InfraSumut.com – Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan saat ini pemerintah sedang memfinalisasi sejumlah opsi untuk penataan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) atau yang sering disebut sebagai honorer.
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari jalan terbaik terkait penataan tenaga non-ASN tersebut.
“Kita sedang menyiapkan opsi terbaik terkait dengan penyelesaian non-ASN ini. Karena di satu sisi non-ASN ini fungsinya luar biasa, tetapi di sisi lain juga tidak sedikit dulu rekrutmennya juga kadang tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan dari kita semua, termasuk dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ujar Menteri PANRB usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dipimpin Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (02/03/2023).
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menambahkan, pihaknya telah dan terus membahas opsi-opsi solusi bersama sejumlah pemangku kepentingan, antara lain, DPR, DPD, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan beberapa perwakilan tenaga non-ASN.
“Seperti pekan lalu saya ketemu para gubernur dalam APPSI, kita bahas soal tenaga non-ASN. Semoga bisa segera sepakat solusinya dalam waktu yang tak lama lagi,” ujarnya Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa para tenaga non-ASN ini cukup berperan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, seperti di sektor kesehatan pendidikan, dan lainnya.
“Secara faktual, memang tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya,” ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas membeberkan, terdapat sejumlah opsi penyelesaian tenaga non-ASN. Ia pun berharap solusi yang dihasilkan nantinya dapat diterima oleh semua pihak.
“Kita memang ada beberapa opsi, mulai soal pengangkatan sesuai skala prioritas, lalu ada opsi pengangkatan seluruhnya tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak signifikan, dan beberapa opsi lagi,” ujar Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas.
Selain soal penataan tenaga non-ASN, Anas juga menggarisbawahi soal pentingnya distribusi ASN secara merata ke seluruh Indonesia, baik itu PNS maupun PPPK.
“Jadi problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah ASN yang didayagunakan, tetapi juga distribusinya. Karena memang saat ini sebarannya belum merata, masih terpusat di Jawa, padahal seluruh Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden,” pungkas Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas. (omo)
