Oknum Pejabat Rekrut Keluarga Hingga Tetangga Bekerja di BPSDM Sumut, Gubernur Bobby Didesak Beri Sanksi

Gambar Gravatar

Gubernur Sumut didesak tindak oknum pejabat di BPSDM Sumut. (dok/infrasumut)

InfraSumut.com – Medan. Pejabat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Di mana, oknum pejabat ini merekrut keluarga hingga tetangga untuk bekerja di BPSDM Sumut.

Tak tanggung-tanggung, mulai dari istri, anak, menantu dan tetangga diduga direktur bekerja di Dinas tersebut.

Bacaan Lainnya

Oknum yang mengajak keluarganya bekerja di dinas tersebut saat ini memiliki jabatan yang cukup strategis.
Karena adanya dugaan nepotisme, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution didesak untuk segera mengambil tindakan tegas.

Bila perlu, pejabat dan keluarga tersebut diperiksa oleh Kejaksaan, agar dugaan nepotisme terbongkar yang dianggap merugikan negara.

“Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertindak tegas, jangan diam aja. Ini kelakuan pejabat sudah tidak normal lagi, merugikan negara karena tindakannya merekrut keluarga bekerja,” kata Abdul, mahasiswa di Kota Medan, Selasa (17/11/2026).

Ia mengatakan, tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merekrut atau memasukkan anggota keluarga untuk bekerja di instansi dinas tanpa melalui prosedur seleksi yang sah merupakan pelanggaran hukum berat dan tindak pidana nepotisme. Praktik ini merusak sistem merit dan melanggar berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Kepala daerah harus sigap, jangan membiarkan adanya perusakan sistem yang dilakukan oleh sekelompok oknum untuk memperkaya keluarga,” ucapnya.

Abdul mengatakan, oknum ASN yang merekrut keluarga bekerja pada dinas sama diduga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Kemudian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Lalu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 42 ayat (1) melarang pejabat pemerintahan menetapkan atau melakukan keputusan maupun tindakan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.

Untuk itu, dirinya mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara turun tangan melakukan investigasi terhadap dugaan-dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh seorang ASN.

“Kejaksaan harus melakukan penyelidikan, karena ini sudah dianggap melakukan pelanggaran berat yang dapat merusak tatanan aturan ASN,” jelasnya.

Tidak menutup kemungkinan, kata dia sejumlah dugaan lain terjadi pada kejadian ini. Dugaan korupsi pastinya, menurutnya tidak terelakkan.

“Pasti ini mengarah kepada dugaan korupsi juga, dan harus segera ditangani dengan serius, agar oknum pejabat tersebut tau diri, jangan keluarga yang dikayakan, tetapi pelayanan masyarakat yang harus diperkuat,” ungkapnya.

Dirinya berharap, kejadian ini menjadi perhatian serius bagi Gubernur Sumatera Utara, agar tidak adalagi ASN yang bekerja berlandaskan kepentingan pribadi. (bps)

Pos terkait