Banjir di Jalan Letda Sujono Medan beberapa waktu lalu. (dok/screenshootvideo)
InfraSumut.com – Medan. Penanganan banjir pada sejumlah wilayah di Kota Medan membutuhkan perhatian serius dari masing-masing pemangku kepentingan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan wilayah Kota Medan yang berbatasan dengan daerah lainnya.
Adapun daerah yang terdampak banjir berpapasan langsung dengan wilayah Pemkab Deli Serdang, di mana karena sudah menyangkut lintas daerah, diperlukan kehadiran Pemprov Sumut.
Untuk itu, dibutuhkan koordinasi antara pemilik wilayah agar dapat bersama-sama mengatasi permasalah banjir di Kota Medan, Ibukota Provinsi Sumut. Satu di antaranya, awal mula koordinasi terlihat dari penanganan banjir di pintu Tol Bandar Selamat, Jalan Letda Sujono.
Lokasi banjir ini diimpit tiga pemangku kepentingan, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan Pemprov Sumut. Di kesempatan lalu, Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Pemko Medan meninjau lokasi banjir di pintu tol tersebut.
Di mana, Bobby Nasution siap membantu Pemerintah Kota Medan untuk menyelesaikan permasalah banjir, jikalau pembebasan lahan cepat dilakukan.
Pengamat Tata Kota, Rafriandi Nasution mengatakan, penyelesaian penanganan banjir yang menghimpit sejumlah pemangku kepentingan harus diselesaikan dengan cara yang efektif.
Komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pusat harus dilakukan secara intens, agar penyelesaian masalah dapat segera terwujud.
Sebab, secara teknis, dinas pada masing-masing daerah harus diperkuat, agar penyelesaian masalah dapat dibahas.
“Komunikasi pada masing-masing instansi teknis yang harus diperkuat, agar komunikasi kepada daerah tidak terputus,” kata Rafriandi, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, kepala daerah dan gubernur harus berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang ada di sejumlah wilayah, termasuk Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara.
Karena harus membahas secara bersama, Rafriandi Nasution menyarankan untuk meninggalkan pembahasan politik dalam membangun kota.
Sebab, kepentingan politik telah berakhir, dan kepala daerah harus bahu-membahu bersama untuk kepentingan masyarakat di Sumut, termasuk Kota Medan.
“Tidak boleh berpolitik untuk membangun kota. Karena itu akan berdampak pada masyarakat banyak. Sudah harus meninggalkan ego masing-masing demi menyelesaikan masalah yang ada, termasuk penanganan banjir di Kota Medan,” ungkapnya.
Rafriandi mendukung penuh, bilamana para kepala daerah, termasuk Gubernur untuk saling membantu menyelesaikan masalah di Provinsi Sumatera Utara.
“Apa yang menjadi problem itu yang dibahas. Mana yang menjadi kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas Pemko Medan. Karena itu, pembangunan drainase terus dilakukan di sejumlah kawasan yang selama ini terdampak genangan. (bps)
