Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumut dipimpin Ketua Satgas Tito Karnavian bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur Sumut Bobby Nasution di Medan, Senin (12/1/2026). (dok/kominfosu)
InfraSumut.com – Medan. Pemerintah Pusat melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga, Humbang Hasundutan yang menjadi prioritas penanganan saat ini.
Ketua Satgas Rehabilitasi Pasca Bencana, Tito Karnavian, mengungkapkan hal itu saat memimpin rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (12/1/2026).
“Yang menang perlu mendapat antensi.Ini ada problema masalah jalan, masalah lumpur, sawah, sekolah dan lainnya,” ungkap Tito didampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Selain itu, Tito yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu mengatakan pascabencana ini, akan juga dilakukan pengaturan kebijakan untuk peningkatan dan mengembalikan perekonomi di daerah terkena dampak bencana di Sumut ini.
“Kita mengerahkan itu, untuk dilakukan normalisasi itu. Kita ingin melakukan normalisasi sungai yang kena DAS sedimen. Ini menjadi prioritas, termasuk lumpur yang terdampak Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga menjadi prioritas,” jelas Tito.
Lebih lanjut Tito mendorong kepala daerah yang wilayahnya terkena dampak bencana, untuk melakukan percepatan pendataan terhadap rumah terkena dampak, yang rusak ringan, sedang hingga berat. Lalu diserahkan kepada pemerintah pusat melalui BNPB.
“Kemudian, diserahkan kepada BNPB untuk dibayarkan yang ringan Rp 15 juta dan yang sedang Rp30 juta. Biar mereka keluar dari tenda dan punya uang untuk melakukan pembersihan,” kata Tito.
Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan Pemerintah Pusat sudah menyalurkan sebagian dana tunggu Rp600 ribu per kepala keluarga (KK), bagi terkena dampak bencana alam di Sumut.
“Dana tunggu hunian bagi rumahnya rusak berat memilih tinggal sanak saudaranya, per KK Rp 600 ribu selama tiga bulan, Desember, Januari dan Febuari, sebagian sudah dibayarkan. Sebagian sudah diajukan pemerintah daerah, yang sudah terdaftar Dukcapil dan surat keterangan kepala daerah,” jelas Suharyanto.
Suharyanto menjelaskan untuk Hunian Sementara (Huntara) berada di 3 Kabupaten, dengan perincian Tapanuli Utara ada 40 unit, Tapanuli Tengah 209 unit, Tapanuli Selatan ada 802 unit
“Sementara untuk per hari ini, untuk Hunian Tetap yang akan dibangun diseluruh Sumatera Utara ada 5.951 unit. Rata-rata sudah berjalan, sekitar 20 persen. Ditargetkan akhir Januari dan paling lama sebelum Ramadan sebagian sudah masuk Huntap,” katanya. (bps)
