Gubernur Sumut Bobby Nasution yang absen di Pembukaan Musda XI Golkar Sumut di Hotel JW Marriot Medan, Minggu (2/2/2026), dinilai menunjukkan persoalan serius. (dok/infrasumut)
InfraSumut.com – Medan. Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumatera Utara di Ballroom Hotel JW Marriott, Kota Medan, tanpa kehadiran Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Efek ketidakhadiran Bobby Nasution, orang nomor satu di Sumut itu, bisa merembes ke mana-mana, termasuk ke kursi Ketua DPRD Sumut.
Bobby Nasution merupakan Calon Gubernur yang diusung Partai Golkar pada Pilgub Sumut 2024 bersama Calon Wakil Gubernur Surya.
Dukungan di Pilgub Sumut dan Golkar yang selama ini mendukung kebijakan Bobby di Sumut, yang kemudian “kurang” direspon Bobby dengan tidak hadirnya pada musda, dinilai menjadi pemantik keretakan.
Hal itu dikatakan Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suryadi, di Kota Medan, Selasa (3/2/2026).
Ketidakhadiran Bobby juga menimbulkan spekulasi publik. Di satu sisi, publik menganggap absennya Bobby karena perbedaan keinginan soal siapa yang menahkodai Golkar Sumut.
Di sisi lain, berkembang pula spekulasi bahwa Bobby ingin membangun poros kekuatan politik sendiri.
Kemudian cenderung “melunaknya” Erni Sitorus dari sisi politik selaku Ketua DPRD Sumut terhadap kebijakan-kebijakan Bobby selaku gubernur, yang dapat juga dimaknai berpotensi menggusur kursi empuk yang ditempati Erni.
Menurut Agus Suryadi, tidak tertutup kemungkinan bahwa ketidakhadiran Bobby di Musda Golkar, dimaknai sebagai langkah politik tertentu, termasuk kemungkinan membangun kekuatan politik sendiri di luar struktur partai.
“Absennya Bobby Nasution dari acara Golkar menandakan adanya dinamika yang perlu diperhatikan dalam politik Sumut. Bisa saja ini merupakan langkah strategis untuk membangun kekuatan politik sendiri,” ujarnya.
Namun demikian, Agus menegaskan bahwa dampak dari dinamika tersebut terhadap stabilitas politik Sumut, sangat bergantung pada cara Bobby Nasution dan Partai Golkar menyikapi situasi ini ke depan.
“Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan fragmentasi politik yang berpotensi merugikan kedua belah pihak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus menilai potensi keretakan antara Ketua DPD Partai Golkar Sumut Andar Amin Harahap dengan Gubernur Bobby sangat mungkin terjadi, terutama jika terdapat perbedaan visi, persaingan kekuasaan, maupun dinamika internal yang tidak harmonis.
“Jika keretakan itu benar-benar terjadi, dampaknya terhadap DPRD akan cukup signifikan. Bisa muncul ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan hingga terganggunya program-program pembangunan daerah,” katanya.
Karena itu, Agus menekankan pentingnya komunikasi politik yang intens dan terbuka antara elite partai dan kepala daerah. Ia menyebut, Andar Amin Harahap sebagai ketua baru Golkar Sumut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan politik.
“Membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak adalah kunci menjaga stabilitas politik. Andar harus proaktif menjalin hubungan, baik secara internal partai maupun eksternal, agar tercipta suasana politik yang kondusif bagi partai dan masyarakat,” pungkasnya. (bps)
