Pemkab berencana membangun gedung tambahan di komplek rumah dinas dan pengadaan mobil dinas Bupati Samosir. (dok/istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Rencana pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir dengan anggaran Rp3,7 miliar serta pengadaan mobil dinas Bupati yang nilainya sekitar Rp3,1 miliar mendapat sorotan dari Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan.
Sutrisno Pangaribuan menilai kedua kebijakan tersebut perlu diuji dari aspek urgensi, kepatutan, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Samosir.
“Pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan suatu kegiatan tercantum dalam APBD, tetapi juga harus mampu menjelaskan alasan kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Sutrisno, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Pemkab Samosir mengalokasikan pagu Rp3,7 miliar untuk pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir.
Adapun paket pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.
Sementara itu, pengadaan mobil dinas Bupati Samosir senilai sekitar Rp3,1 miliar sebelumnya juga menjadi perbincangan publik. Pemerintah Kabupaten Samosir telah memberikan penjelasan bahwa pengadaan kendaraan tersebut melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.
“Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun gedung atau membeli kendaraan dinas. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah belanja tersebut benar-benar mendesak, apakah menjadi kebutuhan prioritas, dan apakah masyarakat Samosir memperoleh manfaat yang sebanding dari penggunaan uang rakyat tersebut,” ujar Sutrisno.
Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) ini menegaskan pembangunan daerah harus mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 telah menetapkan visi pembangunan Samosir yang Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan.
Karena itu, menurut Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo) ini, setiap program dan kegiatan pemerintah daerah harus dapat diuji kontribusinya terhadap pencapaian visi tersebut.
Lebih lanjut Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo) ini Penambahan fasilitas di rumah dinas kepala daerah maupun pengadaan kendaraan baru tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan kenyamanan pejabat, tetapi harus memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Sutrisno juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus sejalan dengan prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum.
Prinsip-prinsip tersebut menuntut pemerintah untuk terbuka dalam menjelaskan alasan pengambilan kebijakan, termasuk ketika memutuskan penggunaan anggaran dalam jumlah besar.
Menurut Sutrisno, Presidium Semangat Rakyat Anti Korupsi (SemaRAK) ini, asas kepatutan harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan belanja daerah. Sesuatu yang secara administratif dan prosedural dimungkinkan belum tentu secara etis patut untuk dilaksanakan, terutama ketika pemerintah sedang dituntut melakukan efisiensi dan masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan.
“Legalitas anggaran tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran untuk membenarkan sebuah kebijakan. Ada tanggung jawab moral dan etika publik yang harus diperhatikan. Pemerintah harus mampu membedakan antara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan keinginan untuk menambah fasilitas pejabat,” tegasnya.
Ia meminta agar rencana pembangunan gedung tambahan tersebut dievaluasi secara terbuka, termasuk penjelasan mengenai kebutuhan pembangunan, perencanaan teknis, manfaat, serta urgensi penggunaan anggarannya.
Hal serupa juga berlaku terhadap pengadaan kendaraan dinas, termasuk kendaraan untuk mendukung pelayanan dan penerimaan tamu pemerintah daerah.
Sutrisno menambahkan, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara serius untuk mencegah potensi pemborosan, penyimpangan, maupun konflik kepentingan. Pengawasan internal dan eksternal perlu memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai pemerintah lebih cepat membangun fasilitas untuk pejabat daripada menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan rakyat. Ukuran keberhasilan kepala daerah bukan banyaknya gedung yang dibangun atau mahalnya kendaraan yang digunakan, melainkan sejauh mana anggaran daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sutrisno menilai belum terlihat alasan kegentingan yang memaksa untuk memprioritaskan pembangunan gedung tambahan di kompleks rumah dinas Bupati Samosir maupun pengadaan kendaraan dinas baru. Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik dan mempertimbangkan kembali prioritas belanja tersebut.
Apabila dalam pelaksanaan pengadaan ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian keuangan negara, ia meminta agar dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat Samosir,” pungkas Sutrisno. (bps)
