Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung memberi penjelasan soal inflasi Sumut, Jumat (10/10/2025). (dok/infrasumut)
InfraSumut.com – Medan. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Utara, Poppy Marulita Hutagalung, memaparkan bahwa Pemprov Sumut kini mulai menata strategi jangka menengah hingga panjang dalam menekan laju inflasi daerah, khususnya dari sektor pangan yang kerap didominasi oleh komoditas cabai merah.
Menurutnya, setelah intervensi jangka pendek melalui gerakan pasar murah, tanam serentak, dan operasi pasar, kini Pemprov Sumut akan fokus memperpendek rantai tata niaga cabe dan mendorong peran aktif BUMD dalam ekosistem distribusi pangan.
“Kita juga masuk pada tata niaga. Ini nanti bagaimana peran BUMD memperpendek rantai tata niaga, baik mulai dari hulu ekosistemnya sampai pada tahap industrialisasi,” ujar Poppy Hutagalung dalam temu pers, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (10/10/2025).
Ia menegaskan, industrialisasi produk pertanian seperti cabe menjadi salah satu kunci agar daerah tidak terus bergantung pada pasokan luar provinsi, seperti cabe gunung dari Jember yang belakangan diimpor untuk menekan harga di pasar Sumut.
“Ke depan, kita akan mulai kampanye penggunaan cabe bubuk. Sehingga pola konsumsi masyarakat tidak hanya bergantung pada cabe segar, tapi bisa juga ke produk olahan seperti cabe kering atau bubuk. Ini bagian dari perubahan ekosistem konsumsi,” jelasnya.
Langkah ini, lanjut Poppy, juga merupakan bagian dari strategi jangka menengah, di mana Pemprov Sumut mulai mengimplementasikan program Jaskop dan Solar Dryer Dome (SDD) sebuah inovasi pengeringan hasil pertanian yang digagas oleh Gubernur dalam kerangka Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
“Program Jaskop dan SDD ini sudah kita anggarkan di tahun 2025 dan akan berlanjut di 2026. Dengan adanya SDD, cabe bisa dikeringkan dan diolah menjadi produk turunan, sehingga tidak lagi membebani inflasi saat panen raya atau paceklik,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov juga tengah mengembangkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga komoditas pangan antar kabupaten/kota, meski diakui Poppy, sistem rambu-rambu dan mekanisme insentifnya masih perlu diperjelas.
“KAD ini berjalan sedemikian rupa, tapi intervensi dan rambu-rambunya belum begitu jelas. Belum ada punishment dan reward, masih bergantung pada komitmen masing-masing pihak. Tapi kami sedang susun insentif agar lebih menarik,” katanya.
Poppy menambahkan, selain pembenahan sistem distribusi dan produksi, pengawasan di lapangan juga diperketat melalui koordinasi bersama Satgas Pangan, agar tidak terjadi distorsi harga oleh spekulan di tingkat pedagang besar atau pengepul.
Langkah-langkah ini, katanya, diharapkan mampu menekan inflasi Sumut yang belakangan menjadi yang tertinggi secara nasional, sembari memperkuat daya tahan pangan lokal melalui inovasi, efisiensi tata niaga, dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya reaktif dengan operasi pasar. Harus mulai membangun sistem pangan yang efisien, inovatif, dan berkeadilan dari hulu ke hilir,” tutupnya. (bps)
