Geruduk Kantor Wali Kota, Massa Soroti Kebijakan Dirut PUD Pasar Medan Dinilai Pemicu Kegaduhan dan Konflik

Gambar Gravatar

Massa dari KSPSI aksi demo di depan Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026). (dok/istimewa)

InfraSumut.com – Medan. Buruknya tata kelola pasar tradisional Kota Medan di bawah kepemimpinan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar, Anggia Ramadhan, kembali disorot. Suara itu kali ini datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Sumatera Utara.

Dalam aksi unjuk rasa di depan gerbang Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kota Medan, Rabu (18/11/2026), massa menyampaikan lima tuntutan yang secara khusus menyoroti kebijakan Anggia Ramadhan. Mereka mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membongkar dugaan persoalan manajemen di tubuh perusahaan daerah tersebut.

Bacaan Lainnya

“Gara-gara kebijakan Dirut PUD Pasar, sejumlah persoalan terjadi dan memicu kegaduhan serta konflik di lingkungan pasar,” kata Koordinator Aksi, Reza Nasution dalam orasinya.

Aksi sempat memanas. Massa membakar ban sembari melontarkan kritik terhadap kebijakan manajemen PUD Pasar yang dinilai berpotensi merugikan pendapatan asli daerah (PAD) dan kepentingan pedagang.

Reza menyebut sejumlah kebijakan Dirut PUD Pasar justru memicu kegaduhan dan konflik di lingkungan pasar. Pihaknya menegaskan PUD Pasar seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, penggerak ekonomi masyarakat, sekaligus pelindung kepentingan pedagang. Karena itu, perusahaan daerah tersebut dinilai harus dikelola secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Lima Tuntutan
Tuntutan pertama, massa meminta wali kota memeriksa kebijakan penolakan pemasangan iklan di dua titik pasar yang disebut berpotensi menghasilkan PAD.

Mereka mempertanyakan dasar penolakan tersebut, terutama di tengah upaya Pemko Medan mengoptimalkan PAD. Pemko diminta membuka pertimbangan bisnis dan alasan pengambilan keputusan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

Kedua, KSPSI AGN mendesak audit khusus terhadap PUD Pasar Medan. Audit diminta mencakup tata kelola keuangan, proses pengambilan keputusan, kebijakan pemasangan iklan hingga pengelolaan parkir. Massa juga meminta seluruh dasar hukum, kajian bisnis, kajian teknis, dan pertimbangan keuangan dari kebijakan manajemen dibuka kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Anggia Ramadhan sebagai Direktur Utama PUD Pasar Medan. Menurut massa, pimpinan PUD Pasar harus mampu meningkatkan pendapatan, menyelesaikan persoalan pedagang, serta menciptakan lingkungan pasar yang aman dan kondusif. Bukan justru melahirkan kebijakan yang menambah persoalan.

“Kepemimpinan PUD Pasar perlu dievaluasi apabila kebijakan yang diambil justru menambah persoalan bagi pemerintah maupun masyarakat,” tegas Reza.

Keempat, massa meminta dugaan tindak kekerasan di Pasar Sukaramai diusut hingga tuntas. Mereka menyoroti persoalan pengelolaan parkir yang diduga berkaitan dengan peristiwa pemukulan. KSPSI AGN mendesak seluruh pihak yang diduga terlibat, baik pembuat kebijakan, pemberi perintah maupun pelaku kekerasan, diperiksa sesuai hukum.

“Kami akan melawan. Tidak boleh ada praktik intimidasi, kekerasan maupun premanisme dalam pengelolaan pasar milik pemerintah daerah,” teriak massa.

Kelima, mereka meminta Rico Waas mempertimbangkan penonaktifan sementara Anggia Ramadhan sebagai Dirut PUD Pasar apabila ditemukan dasar hukum dan bukti yang cukup. Bahkan, jika pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran tata kelola yang memenuhi ketentuan pemberhentian, massa meminta Anggia Ramadhan dicopot dari jabatannya.

Mereka juga meminta setiap temuan yang mengandung indikasi tindak pidana diteruskan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

“Wali Kota Medan jangan biarkan PUD Pasar menjadi beban pemerintahan Anda. Bongkar kebijakannya, audit keuangannya, periksa direksinya, dan usut dugaan penyimpangannya,” demikian teriak massa.

Segera Panggil
Aksi tersebut mendapat respons langsung dari Pj Sekretaris Daerah Kota Medan yang juga Kepala Inspektorat, Erfin Fahrur Razi. Ia turun menemui massa dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan.

Erfin menegaskan Pemko Medan berkomitmen mendengar keluhan masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

“Hidup buruh. Hidup buruh. Kami menghormati apa yang menjadi keluhan rekan-rekan. Kami dari Pemko Medan berkomitmen, seperti arahan pak wali, agar mendengar setiap keluhan dan memberi solusi kepada masyarakat. Aspirasi kami terima seluruhnya,” ujar Erfin.

Terkait desakan pemeriksaan terhadap Dirut PUD Pasar oleh APH, Erfin menyatakan Pemko Medan menghormati proses hukum yang berjalan.

“Soal Dirut PUD Pasar dipanggil APH, kita hormati proses hukumnya. Kalau terbukti ada pelanggaran, pasti akan kami evaluasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disambut positif oleh massa. Bahkan, sejumlah demonstran meneriakkan dukungan kepada Erfin agar menjadi Sekda definitif. “Hidup sekda! Hidup sekda! Semoga jadi sekda definitif,” teriak massa.

Erfin pun berjanji segera memanggil Anggia Ramadhan untuk klarifikasi langsung terkait isu-isu yang dialamatkan kepadanya.

“Segera kami cari waktunya, jika memungkinkan hari ini maka akan kami panggil yang bersangkutan,” pungkasnya.

Setelah berdialog dan menyerahkan pernyataan sikap, massa mengapresiasi karena telah diterima langsung perwakilan Pemko Medan. Mereka kemudian membubarkan diri secara damai. (bps)

Pos terkait