Kejari Didesak Bongkar Tuntas Dugaan Korupsi Smart Village Madina, Nama Eks Bupati dan Anggota DPRD Sumut Disebut-sebut

Gambar Gravatar

Kejari didesak bongkar tuntas dugaan korupsi smart village Madina tahun anggaran 2023. (dok/istimewa)

InfraSumut.com – Medan. Dugaan korupsi program Smart Village Kabupaten Mandailing Natal mengerucut ke sejumlah nama pejabat. Program ini dianggarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pada 2023, terkait dugaan tindak pidana korupsi program Smart Village yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Pengadaan ini mematok harga Rp 24 juta per desa. Jika ditotal, anggaran yang terkumpul untuk seluruh desa mencapai Rp 9 miliar lebih. Dalam temuan, kerugian negara terhadap dugaan korupsi pengadaan ini mencapai Rp 1,7 miliar.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan informasi yang diterima awak media, Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal Ahmad Meinul Lubis diperkenalkan oleh Bupati Madina Jafar Sukhairi dengan Muniruddin Ritonga yang sekarang menjabat sebagai Anggota DPRD Sumut.

Pertemuan ini terjadi pada Januari 2023 lalu. Di mana dugaannya pertemuan tersebut membahas pelaksanaan program Smart Village. Muniruddin Ritonga diduga adalah orang kepercayaan Bupati Jafar Sukhairi, untuk mengurus pemenang tender proyek.

Setelah beberapa bulan berlalu, pertemuan kembali dilaksanakan di Hotel Le Polonia Kota Medan. Dalam pertemuan ini membahas mengenai pihak ketiga yang mengerjakan proyek pengadaan seluruh desa di Kabupaten Mandailing Natal.

“Kejaksaan harus bertindak tegas dan tidak pandang bulu terhadap penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Smart Village Kabupaten Madina,” kata Rasyid, mahasiswa di Kota Medan, Selasa (17/11/2026).

Ia juga mendesak agar Kejaksaan Negeri Mandailing Natal membongkar otak dibalik dugaan korupsi tersebut. Sebab, sampai saat ini belum ada perkembangan kasus penanganan dugaan korupsi.

“Harus segara ini dilakukan penyidikan secara mendalam. Karena kasus ini masih ngambang dan hanya korban yang ditetapkan sebagai tersangka, aktor dibalik kasus ini masih belum diungkap. Kejari Madina kalah dilihat sudah mengetahui hal ini, tapi masih memilih diam dan tidak bertindak,” ungkapnya.

Ditambah lagi, kata Rasyid adanya oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diduga terlibat dalam perintangan penyidikan yang dilakukan untuk membongkar dugaan korupsi program Smart Village.

“Adalagi dugaannya oknum Jaksa di Kejati Sumut terlibat dalam perintangan penyidikan yang ditangani oleh Kejari Madina. Ini sangat memalukan hak yang dilakukan oknum Jaksa. Seharusnya jaksa bersikap independen malah memihak. Kejati Sumut jangan jadi comberan hanya menampung kotoran tapi tidak mampu membersihkan,” jelasnya.

Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Muhibbudin, Rasyid menagih ketegasannya sebagai pemimpin. Jikalau ada bawahan yang bertindak di luar aturan, untuk bersikap tegas mencopot, bilaperlu dipenjara.

“Ketegasan Pak Kajati Sumut Muhibbudin kita tunggu, sampai mana ketegasannya dalam memimpin. Jangan sampai institusi Kejaksaan makin bobrok karena diduga diisi oleh oknum-oknum rakus penggerogot anggaran negara,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kejari Madina menahan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial AML yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pada 2023, terkait dugaan tindak pidana korupsi program Smart Village yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023. (bps)

Pos terkait