Sekum Andi Rukman di Musda Gapensi Sumut: Regulasi Tak Memihak Kontraktor Lokal, Dulu Anggota Kami 80.000, Kini 16.000

Gravatar Image

Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Sekum BPP Gapensi, Andi Rukman, pada pembukaan Musda XV BPD Gapensi Sumut, di Hotel Le Polonia Medan, Sabtu (18/02/2023). (ben)

InfraSumut.com – Medan. Sekretaris Umum BPP Gapensi, Andi Rukman N Karumpa, berbicara pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XV BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Sumut di Hotel Le Polonia Jalan Jenderal Sudirman Medan, Sabtu (18/02/2023).

Sekum BPP Gapensi, Andi Rukman, menyoroti regulasi-regulasi di bidang jasa konstruksi yang tidak memihak para pengusaha jasa konstruksi atau kontraktor.

Read More

Sederetan regulasi itu, mulai dari yang diterbitkan Kementerian PUPR, keputusan ataupun peraturan presiden, hingga tidak adanya regulasi yang nyata memihak kontraktor lokal di daerah.

Dampaknya, kata Sekum Andi Rukman adalah para kontraktor lokal tidak diberdayakan. Hal itu dirasakan langsung oleh Gapensi, yang sekitar 77% adalah terdiri dari pelaku usaha konstruksi klasifikasi kecil.

Dikatakan Sekum Andi Rukman, dihadapan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, dulunya kontraktor Gapensi di seluruh Indonesia berjumlah sampai 80.000. Namun saat ini tinggal 16.000.

“Ini karena regulasi yang tidak memihak ke pengusaha jasa konstruksi. Kami terus mengatakan ada peraturan gubernur (pergub) berkeadilan untuk pelaku jasa konstruksi Sumut,” ujar Sekum Andi Rukman.

Hal itu sekaligus dititipkannya kepada Wagub Musa Rajekshah. “Kalau di Papua pak, ada pergub kerjaan di bawah 2,5 miliar itu, sudah pasti untuk lokal, Papua,” kata Sekum Andi Rukman, mencontohkan adanya keberpihakan nyata bagi kontraktor lokal.

Disampaikannya juga saat kepemimpinan Saut B Pardede, Gapensi Sumut eksis di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Namun di masa periode kedua kepemimpinan Tiopan Manuasa Pardede, Gapensi Sumut dilanda musibah covid-19.

Kemudian berlanjut dengan refocusing anggaran, hingga kurang adanya pemberdayaan kontraktor lokal. “Sekarang pun tinggal 11 BPC Gapensi di Sumut,” ujar Sekum Andi Rukman.

“Kemarin kita (Gapensi) dipercayakan asosiasi lain untuk memperjuangkan persoalan keberpihakan nyata ini ke kementerian terkait. Alhamdulillah sudah ada titik terang. Namun tidak cukup hanya di situ, perlu perjuangan panjang, termasuk juga di daerah,” tambah Sekim Andi Rukman.

Apa yang disampaikan Sekum Andi Rukman, tak dibantah oleh Wagub Musa Rajekshah. Ia mengatakan banyak sekali tantangan yang dihadapi para kontraktor.

Wagub Musa Rajekshah mengisahkan pengalamannya pernah menjadi seorang kontraktor seusai menamatkan kuliah, karena ingin mandiri di tengah keluarga.

Namun jasa konstruksi tak lama ia lakoni, hanya sekitar 2 tahun saja. Alasannya tidak sesuai dengan ruh bisnis yang ia yakini.

“Menjadi kontraktor ini tidak mudah, belum kerja saja pun sudah keluar uang. Belum lagi saat mau pencairan, juga keluar uang,” kenang Wagub Musa Rajekshah yang disambut aplaus peserta Musda.

Namun apa yang disampaikan Gapensi, lanjut Wagub Musa Rajekshah, akan menjadi perhatian Pemprov Sumut. “Kalaupun ada masalah-masalah, sebaiknya tidak usah sampaikan di media. Silahkan datang ke rumah,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua BPD Gapensi Sumut, Tiopan Manuasa Pardede, juga menitipkan masa depan para kontraktor lokal kepada Wagub Musa Rajekshah. Ia merasa bangga dengan kehadiran Wagub Musa Rajekshah pada Musda Gapensi.

Hadir pada pembukaan Musda BPD Gapensi Sumut, di antaranya Ketua Dewan Kehormatan Gapensi, Agus Kartasasmita, Ketua BPD Gapensi DKI Jakarta, Ketua Gapensi Jawa Barat, Ketua Gapensi Bangka Belitung.

Hadir juga Kabiro Perekonomian Setdaprov Sumut, Naslindo Sirait, Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun, Ketua Dewan Pengawas Gapensi Sumut, Saut B Pardede, Sekretaris Sanggam Bakkara.

Kemudian Ketua Panitia Musda, Samsudin Waruwu, dari yang mewakili Kadin Sumut, dan pengurus asosiasi perusahaan dan profesi jasa konstruksi Sumut, serta para pengurus Gapensi Sumut dan Kabupaten/Kota. (ben)

Related posts