Anggota DPRD Kabupaten Langkat Matthew Diemas Bastanta. (istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Matthew Diemas Bastanta, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan pemindahan kepemilikan empat pulau di Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara.
Kebijakan ini dinilai tidak hanya sembrono, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, merusak harmoni antardaerah, dan menimbulkan ketegangan horizontal antar masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan.
“Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang luar biasa,” ujar Matthew Diemas Bastanta, Sabtu (14/6/2025), dengan nada tajam.
“Saat rakyat sedang jungkir balik menghadapi ekonomi sulit, angka kriminal tinggi, pinjol mencekik, dan rakyat kecil seperti ojek online jadi sapi perah aplikator, Pemerintah malah sibuk membuat keributan baru dengan memindahkan pulau. Apa Mendagri tidak sadar langkah ini berpotensi merobek tenun kebangsaan yang sudah dirajut sejak 1945?,” sambungnya.
Matthew menambahkan bahwa pemindahan sepihak ini mengabaikan semangat konstitusi dan semestinya dibatalkan. Ia menilai kebijakan tersebut tidak dilandasi kebutuhan mendesak rakyat Sumut maupun Aceh, serta mengalihkan fokus dari persoalan-persoalan nyata yang lebih genting bahkan penambahan wilayah baru seperti pulau aceh ke sumut hanya akan memperberat beban administrasi dan pembangunan daerah bagi Sumatera utara
“Kepada Gubernur Sumut, Urus saja dulu Sumut yang ada sekarang ini. Gak usah mengambil pulau Aceh itu kalau hanya akan menjadi beban tambahan bagi pekerjaan di Sumut. Jangan menumpuk pekerjaan baru kalau yang lama saja belum selesai,” ujarnya.
Ia juga menyindir Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang menurutnya justru abai terhadap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, termasuk di Kabupaten Langkat.
“Gubernur Sumut Bobby juga sama saja setali tiga uang. Janji kampanye soal kolaborasi Sumut Bermartabat tinggal slogan. Desa tertinggal belum dibenahi, masyarakat kabupaten Langkat masih menjerit karena infrastruktur tak memadai, dan banyak sekali program pemerintah yang belum merata dan di rasakan oleh masyarakat langkat, bahkan Stadion Teladan pun seperti proyek hantu. Jadi untuk apa menambah pulau, kalau daratan saja masih terbengkalai?,”ujar Matthew.
Dalam keterangannya, Anggota Komisi B DPRD Langkat Matthew menegaskan bahwa rakyat Sumut tidak butuh tambahan pulau. Namun yang dibutuhkan adalah perbaikan ekonomi, jaminan keamanan, pendidikan yang layak, dan pelayanan dasar yang merata serta realisasi program pemerintah yang merata dirasakan oleh masyarakat langkat dan Sumatera utara
“Apakah setelah ini akan muncul Blok Medan di perairan? Atau Sumut akan punya pagar laut sendiri? Jangan main-main dengan wilayah. Jangan korbankan keharmonisan demi kepentingan sempit. Sudah waktunya rakyat bersuara: Tolak Pemindahan Sepihak empat Pulau Aceh ke Sumut,” tegas Matthew.
Matthew mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, aktivis, tokoh adat, dan pemuda dari Aceh hingga Sumut untuk bersatu, menyuarakan penolakan, dan mencegah munculnya potensi disintegrasi. “NKRI harga mati, tapi jangan dikoyak hanya karena kesewenang-wenangan birokrasi ” pungkasnya. (bps)
