Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. (istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, meminta agar pencopotan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Bambang Pardede tidak dipolitisir.
Mantan Pangkostrad ini menyebutkan, pencopotan itu karena masalah kinerja, karena setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki target dalam rangka menjalankan kinerja dan mensejahterakan rakyat.
“Masalah kinerja, sehingga beliau meletakkan jabatannya demikian,
tak usah terlalu di politisir, ini masalah kinerja untuk kesejahteraan rakyat,” kata Gubernur Edy Rahmayadi di Medan, Senin (22/05/2023).
Edy Rahmayadi mengatakan pasca pencopotan Kadis PUPR ini, Pemprov Sumut akan membuka open bidding dan segera membentuk tim seleksi. Ia juga meminta, saat seleksi ini berjalan tidak ada peserta yang mempersoalkan apabila tidak lolos.
“Untuk eselon 2, Itu ada open bidding ada di bentuk tim, nanti pasti ribut lagi yang tak lulus, biasanya ribut, agar tidak ribut, kalau takut tak lulus, jangan ikut tes yang berani ikut bertanding dan tes, pastikan ada mampu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Edy Rahmayadi mencopot jabatan Bambang Pardede sebagai Kadis PUPR Sumut.
“Dibebastugaskan, sudah kosong. Bambang ini, eselon II dan tunjangan kinerja masih melekat, setelah administrasi lengkap baru seleksi kita buka, kita masih evaluasi,” kata Sekdaprov Sumut, Arief S Trinugroho, Jumat (19/05/2023).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Sumut, Safruddin, menyebut pencopotan Bambang dari Kadis PUPR Sumut, tidak terlepas kinerja kurang baik terkait megaproyek infrastruktur yang tengah dikerjakan saat ini, senilai Rp 2,7 Triliun.
Kepala Badan Kepegawaian Safruddin mengatakan Kabid Pembangunan Dinas PUPR Sumut, Marlindo Harahap, ditunjuk sebagai Plt Kadis.
“Di tahun 2022, realisasinya hanya 23 persen, hanya sebatas uang muka. Setelah Oktober 2022, amanat diberikan dikasih waktu 6 bulan, untuk memberikan memperbaikinya kinerja. Kalau dihitung audah 7 bulan lebih,” ujar Safruddin. (bps)
