Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian berjalan sambil berbincang dengan Wakil Gubernur Sumut Surya usai rapat koordinasi di Medan. (istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Kabupaten Batu Bara tercatat sebagai daerah yang produksi cabainya surplus di Provinsi Sumatera Utara. Karena itu, kabupaten ini siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya di Sumut untuk mengendalikan inflasi.
Hal tersebut disampaikan Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, saat mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut yang dipimpin Wakil Gubernur Sumut Surya BSc, di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (14/3/2025).
Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengatakan, daerah yang dipimpinnya sudah melaksanakan program Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kota Medan, terkait pemenuhan pasokan cabai.
Kerja sama itu dilakukan, sebut Baharuddin Siagian, mengingat daerahnya merupakan salah satu daerah penghasil terbesar cabai di Sumut.
“Kami siap berkolaborasi kepada daerah lainnya dalam hal pengendalian inflasi daerah,” pungkas Bahar, mantan Kadispora Sumut itu.
Melimpahnya pasokan cabai di Batu Bara, membuat daerah tersebut juga memproduksi cabai kemasan yang diberi nama Pasta Cabai Melaka.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumut, Surya BSc, menyoroti belum maksimalnya program Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam upaya mengendalikan inflasi di Sumut.
Wakil Gubernur Surya mengimbau Pemkab dan Pemko di Sumut untuk mengoptimalkan program KAD dalam upaya mengendalikan inflasi.
Surya mengatakan inflasi harus terjaga agar daya beli tetap terjaga juga. Karena itu ia menekankan setiap daerah yang mempunyai produksi pertanian surplus, harus bisa menyuplai daerah-daerah yang defisit.
“Sudah beberapa daerah yang melakukan kerja sama namun belum maksimal. Tadi sudah ada Kabupaten Batu Bara yang telah melakukan kerja sama dengan Medan dalam hal pemenuhan pasokan cabai,” ujar Wakil Gubernur Surya didampingi Pj Sekdaprov Sumut Ir MA Effendy Pohan MSi.
Selain KAD, kata Surya mantan Bupati Asahan itu, upaya mengendalikan inflasi juga perlu dilakukan melalui pasar murah. Penyelenggaraan pasar murah ini perlu diperlukan sinergi antara kabupaten/kota, Bulog, produsen, dan distributor.
“Pengendalian inflasi dalam jangka pendek yang harus dilakukan ke depannya dengan melakukan gerakan penurunan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, gerakan menanam serentak, dan gerakan pangan murah serentak,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Rudy Brando Hutabarat, mengatakan strategi pengendalian inflasi yang tepat dapat melindungi masyarakat kecil, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta pada akhirnya dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan pada Februari 2025, Provinsi Sumut mengalami deflasi sebesar -0,63% (m/m), atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,73% (y/y). Deflasi tersebut disebabkan karena adanya penurunan tarif listrik dan lebih terkendalinya harga pangan.
Dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Rudy mengatakan pemerintah dan instansi terkait telah melakukan kolaborasi dan sinergi dengan melakukan program 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Lebih lanjut dikatakan keterjangkauan harga, dengan terselenggaranya gerakan pasar dan pangan murah, yang terlaksana sebanyak 74 kali hingga 12 Maret 2025. Kemudian ketersediaan pasokan, dengan memastikan kelancaran produksi dalam menghadapi HBKN.
Program selanjutnya adalah kelancaran distribusi, yakni dengan melakukan sidak pasar dan distributor sebanyak 73 kali. “Selanjutnya adalah komunikasi efektif. Komunikasi ini dilakukan berupa imbauan baik di media, iklan, video mengenai kecukupan pasokan tentunya,” katanya. (bps)
