Gubernur Sumut Bobby Nasution menolak memberi rekomendasi kepada Wali Kota Medan Rico Waas dan Ketua DPRD Medan untuk perjalanan dinas ke China. (dok/infrasumut)
InfraSumut.com – Medan. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, tidak memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Medan, Rico Waas, dan salah satu kepala dinas bersama Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, untuk perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan ke China.
Sikap Gubernur Bobby Nasution tersebut membuat Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen geram. Tidak adanya rekomendasi gubernur, maka permohonan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bisa disampaikan.
Dengan kondisi itu, maka otomatis rencana perjalanan dinas ke China tidak bisa direalisasikan. Padahal perjalanan dinas tersebut untuk memenuhi undangan Pemerintah China dan sejumlah lembaga untuk membahas sejumlah program strategis yang berkaitan langsung dengan Pembangunan Kota Medan.
“Yang disayangkan, peluang ini justru terhenti sebelum sampai ke meja pemerintah pusat untuk dinilai. Padahal yang memiliki kewenangan menentukan layak atau tidaknya perjalanan tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri,” kata Wong kepada wartawan di Gedung Dewan, Selasa (8/6/2026).
Penolakan tersebut, kata Wong, berpotensi menghambat peluang kerjasama strategis yang dapat mendukung pembangunan dan investasi di Sumut, khususnya di Kota Medan.
Menurut Wong, agenda yang telah disiapkan mencakup kerjasama di bidang pendidikan, investasi, pembangunan infrastruktur, hingga proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Artinya kami mau ke China bukan bukan agenda seremonial ataupun perjalanan wisata, melainkan memenuhi undangan resmi pemerintah dan lembaga di RRT,” jelasnya.
Karena itu, seluruh biaya perjalanan dan akomodasi telah ditanggung pihak pengundang dari China, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.
Lebih lanjut Politisi PDI Perjuangan itu menilai keputusan Gubernur Bobby tidak memberikan rekomendasi, telah menutup ruang bagi Kota Medan untuk memperjuangkan peluang kerjasama yang berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kalau memang ada pertimbangan tertentu, biarkan Kemendagri yang mengevaluasi. Rekomendasi seharusnya tetap diteruskan. Jangan sampai peluang yang bisa membawa manfaat bagi daerah berhenti hanya di tingkat provinsi,” ujarnya.
Ia juga mengaku telah berupaya melakukan komunikasi dengan Gubernur Bobby melalui berbagai jalur, termasuk meminta Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala untuk berkoordinasi terkait rencana keberangkatan tersebut.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari jajaran Kemendagri, proses izin perjalanan luar negeri kepala daerah tetap dapat dilanjutkan sepanjang memperoleh rekomendasi gubernur sebagai bagian dari mekanisme administrasi.
“Yang berhak memutuskan disetujui atau tidak tetap pemerintah pusat. Jadi mestinya proses itu tidak berhenti sebelum dilakukan penilaian oleh Kemendagri,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (KAK-HAM), Antony Sinaga SH MHum menilai polemik tersebut semestinya ditempatkan dalam kerangka kepentingan daerah, bukan semata-mata soal keberangkatan pejabat ke luar negeri.
Menurut Antony, jika seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, maka rekomendasi seharusnya tetap diteruskan agar pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi secara objektif.
“Substansinya bukan soal siapa yang berangkat. Yang menjadi persoalan adalah apakah peluang yang berpotensi menguntungkan daerah diberi kesempatan untuk diproses sesuai mekanisme atau justru dihentikan sebelum dinilai oleh pemerintah pusat,” katanya.
Antony menilai undangan resmi dari China merupakan kesempatan yang patut dimanfaatkan untuk membuka akses investasi, perdagangan, pengembangan infrastruktur, pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Medan.
Ia mengingatkan, jangan sampai di kemudian hari pemerintah daerah dituntut menghadirkan terobosan pembangunan, sementara kesempatan menjalin kerjasama yang berpotensi mendukung kemajuan daerah justru tidak mendapat dukungan.
“Jangan sampai nanti kepala daerah atau DPRD dianggap tidak mampu menghadirkan inovasi dan investasi baru. Ketika ada peluang yang ingin dijemput untuk kepentingan masyarakat, justru terhambat pada proses awal,” ujarnya.
Lebih jauh, Antony menilai penghentian proses rekomendasi juga berpotensi menimbulkan kesan kurang baik terhadap pihak pengundang, mengingat undangan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan ketertarikan untuk menjalin hubungan dengan Kota Medan.
“Kalau akhirnya pemerintah pusat tidak mengizinkan, itu keputusan yang harus dihormati. Tetapi prosesnya harus tetap berjalan sesuai aturan agar tidak muncul kesan bahwa undangan resmi tersebut diabaikan,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution mengakui dirinya pernah menolak permohonan izin perjalanan dinas ke China yang diajukan Wali Kota Medan bersama pimpinan dewan.
Bobby menyebut penolakan itu dilakukan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang mengingatkan agar perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif.
“Yang izin ke kami itu wali kota dan pimpinan DPRD mau ke China, itu kami tolak memang,” kata Bobby saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (21/5/2026). (bps)
