Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR menerima audiensi Indonesian Society of Steel Construction (ISCC), Jumat (12/05/2023). (dok ditjen bina konstruksi)
InfraSumut.com – Jakarta. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, menerima audiensi Indonesian Society of Steel Construction (ISCC) atau perkumpulan masyarakat konstruksi baja Indonesia, di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat, (12/05/2023).
Pada kesempatan itu, Ketua Umum ISSC, Budi Heru Winata, menyampaikan isu mengenai banyaknya pabrikator baja di Indonesia yang akhir-akhir ini gulung tikar.
Hal tersebut menurut Budi Heru Winata disebabkan karena permasalahan payment atau pembayaran kepada pabrikator ataupun pengusaha baja.
“Saya berharap dengan dukungan dari Kementerian PUPR hal-hal tersebut dapat diselesaikan dengan regulasi yang ketat,” ujar Budi Harta Winata dilansir dari laman Ditjen Bina Konstruksi, Senin (15/05/2023).
Menanggapi hal tersebut, Yudha Mediawan menegaskan terus mendorong agar siapapun pabrikator ataupun kontraktor yang bekerjasama dengan BUMN untuk menandatangani Kerjasama Operasi (KSO).
Kerjasama operasi sendiri dilakukan agar bisnis yang dilakukan kedua belah pihak bisa lebih maksimal dan transparan. Lebih lanjut, Yudha Mediawan juga mendorong agar kerjasama yang dilakukan harus berhati-hati.
Maksudnya, kata Yudha Mediawan, kerjasama harus dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh sub kontraktor.
Hal tersebut tertuang di dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 14/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019. Tujuannya adalah untuk melindungi kontraktor kecil dari kontraktor besar.
Dalam surat edaran tersebut, ketika ada suatu pekerjaan yang telah rampung dikerjakan sub kontraktor, maka kontraktor utama berkewajiban membayar mereka terlebih dahulu sebelum meminta anggaran tambahan untuk menggarap tahapan proyek selanjutnya.
Sebelumnya pada pertemuan itu, Yudha Mediawan mengatakan upaya untuk memanfaatkan produk lokal, tengah digenjot Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur, termasuk dalam proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Ia mengajak ISCC untuk berperan aktif dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Yudha Mediawan mengungkapkan bahwasanya estimasi total baja yang dibutuhkan selama proses pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR tahun 2023 sebanyak sekitar 1 juta ton lebih.
“Tentunya kebutuhan semua baja ini tentu akan dipasok dari industri dalam negeri yang tentunya sudah berstandar SNI,” terang Yudha Mediawan.
Yudha Mediawan juga menilai bahwa selain untuk mendukung proyek nasional, produk lokal dengan SNI lebih unggul dari produk impor.
Hal itu menunjukkan, bahwa penggunaan baja ber-SNI mampu meningkatkan kualitas proyek infrastruktur nasional serta memperpanjang ketahanan usia proyek pemerintah.
Penggunaan material yang sesuai SNI terbukti mampu menurunkan resiko kegagalan/rusaknya konstruksi bangunan akibat bencana alam seperti gempa bumi. (rvs)
