Nyaris terjadi bentrokan antara massa AMPRI degan pejabat Pemprov Sumut saat aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Senin (8/9/2025). (dok/infrasumut)
InfraSumut.com – Medan. Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI) menggelar aksi unjukrasa dengan menyampaikan 17 tuntutan di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (8/9/2025).
Dalam aksi itu, nyaris terjadi bentrok antara massa dengan Pejabat Pemprov Sumut. Awalnya Kepala Satpol PP Sumut, Moettaqien Hasrimi, menyela orator dari atas mobil pickup.
Permintaan itu langsung memicu reaksi emosional massa. “Jangan ngegas lah pak,” teriak mereka. Beruntung masing-masing pihak menahan diri sehingga tidak terjadi bentrokan.
Dalam aksinya, massa AMPRI membawa 17 tuntutan, di mana salah satunya mendesak KPK agar segera memeriksa Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Pemeriksaan itu dimaksudkan agar ada kepastian hukum terkait operasi tangkap tangan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, yang kini berstatus nonaktif.
Adapun 17 tuntutan AMPRI adalah:
- Bubarkan DPR
- Mendesak Sahkan UU Perampasan Aset
- Pecat Kapolri dan Kapolda serta Revisi UU Polri
- Bebaskan seluruh demonstran
- Turunkan pajak harga sembako, pendidikan dan kesehatan gratis tanpa syarat
- Hukum mati pelindas ojol
- Beri kebebasan pers dan transparansi informasi publik tanpa kriminalisasi
- Terbitkan payung hukum transportasi online
- Naikan upah buruh dan hapus outsourcing
- Berantas korupsi dan periksa proyek mangkrak di Sumut
- Berantas mafia tanah
- Berantas mafia pupuk
- Sejahterakan tenaga pendidik
- Hapuskan program MBG
- Rampingkan Kabinet Merah Putih
- Berikan kesejahteraan betor.
- Meminta KPK agar segera memeriksa Bobby Nasution
Mereka mendesak Gubernur Bobby Nasution segera memenuhi 17 tuntutan tersebut.
“Kami akan menanti dalam waktu dekat terkait hasil tindak lanjut dari 17 tuntutan yang telah kami sampaikan. Kami mohon atensi dan keputusan Bapak Gubernur Sumut dalam menindaklanjuti segala tuntutan kami dengan serius terutama soal narkoba dan begal,” ujar Koordinator Lapangan AMPRI, Johan Merdeka dalam aksi itu.
Merespon hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut, Mulyono, yang hadir bersama Kepala Satpol PP Sumut, Moettaqien Hasrimi, berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut ke Pemerintah Pusat maupun pimpinan di Pemprov Sumut.
“Sesuai kewenangan, nanti tuntutan dari masa aksi akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat, dan juga akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, yakni Bapak Gubernur, Bobby Nasution,” ujarnya. (bps)
