Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan kebijakan keringanan PBB, Kamis (19/11/2026). (dok/istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Pemerintah Kota Medan menyiapkan kebijakan keringanan pajak bagi masyarakat. Mulai 2027, wajib pajak dengan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di bawah Rp100.000 per tahun akan dibebaskan dari pembayaran.
Sementara itu, tunggakan tahun sebelumnya mendapat potongan 50%. “Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” kata Wali Kota Medan, Rico Waas, di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026).
Dikatakan Rico Waas, kebijakan ini diperkirakan menyasar 61.376 objek pajak dengan total nilai pembebasan mencapai Rp3,85 miliar.
Pembebasan berlaku otomatis tanpa pengajuan permohonan dan tercatat dalam sistem Bapenda melalui penerbitan elektronik e-SPPT dengan nominal nol rupiah.
Rata-rata ketetapan PBB penerima manfaat sekitar Rp63.000 per tahun. Selain itu, kata Rico Waas, Pemko Medan juga memberikan diskon 50% dari pokok tunggakan PBB-P2 Tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menghapus sanksi dan denda. Syaratnya, wajib pajak melunasi tunggakan paling lambat 31 Desember 2027.
Didampingi Pj Sekda Medan Erfin Fachrurrazi dan sejumlah pimpinan perangkat daerah, Rico Waas menjelaskan kebijakan ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga perputaran ekonomi.
Ia meminta Bapenda memperkuat digitalisasi dan optimalisasi pajak untuk meningkatkan PAD serta mencegah kebocoran. Penerima manfaat terbanyak berada di Medan Labuhan (12.829 objek) dan Medan Belawan (10.109 objek). (bps)






