Menhub Budi Karya Sumadi rapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis (07/09/2023). (dok bkip kemenhub)
InfraSumut.com – Jakarta. Komisi V DPR RI mengesahkan pagu anggaran untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun 2024 sebesar Rp 38,47 triliun.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Kerja Penetapan Hasil Pembahasan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga TA 2024, Kamis (07/09/2023) lalu.
Dilansir dari laman Kemenhub, Senin (11/09/2023), disebutkan alokasi anggaran Kemenhub tahun 2024 terbesar untuk Ditjen Perkeretaapian Rp 9,68 triliun dan Ditjen Perhubungan Laut Rp 9,49 triliun.
Kemudian untik Ditjen Perhubungan Udara Rp 7,67 triliun, Ditjen Perhubungan Darat Rp 6,64 triliun, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp 3,69 triliun.
Lalu Sekretariat Jenderal Rp 645,57 miliar, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 329,87 miliar, Badan Kebijakan Transportasi Rp 192,94 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 111,10 miliar.
Sebelumnya, Kemenhub mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 38,07 triliun. Penambahan Rp 400 Miliar digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara.
Dari total pagu yang didapatkan Kemenhub pada tahun 2024, terdapat gap (selisih) sebesar Rp 36,05 triliun dari pagu kebutuhan yang diajukan yaitu sebesar Rp 74,53 triliun.
Meski ada selisih yang cukup signifikan antara pagu kebutuhan dengan anggaran 2024, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengupayakan seluruh program akan tetap berjalan dengan baik.
“Kementerian Perhubungan secara maksimal tetap berupaya meningkatkan dan mengakselerasi peningkatan konektivitas nasional, menjaga keberlanjutan pelayanan dan keselamatan transportasi,” ujar Menhub.
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan akan terus mengupayakan berbagai sumber pendanaan lainnya, di luar APBN.
“Kami akan mengoptimalkan pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui PNBP, BLU, Investasi Swasta, pemanfaatan BMN dan Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga mendengar masukan dari sejumlah anggota DPR RI mengenai program-program yang perlu dilakukan Kemenhub di tahun 2024.
Di antaranya adalah peningkatan penyelenggaraan bus dan transportasi untuk anak-anak sekolah dan penunjang pendidikan di pedesaan serta daerah-daerah terpencil.
Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Karena itu, Kemenhub fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut.
Menhub Budi Karya Sumadi berharap proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan, dan infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. (bps)
