Wakil Gubernur Sumut Surya menandatangani kesepakatan kerja sama komitmen memperkuat sinergi pembangunan dengan Pemprov Jabar di Gedung Sate, Kantor Gubernur Jabar, di Bandung, Jumat (30/10/2026). (dok/istimewa)
InfraSumut.com – Bandung. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemprov Jawa Barat (Jabar) memperkuat kolaborasi pembangunan daerah, reformasi birokrasi, dan transformasi digital pemerintahan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat.
Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta implementasi tata kelola reformasi birokrasi di Bandung, Jumat (30/10/2026).
Wakil Gubernur Sumut, Surya, bersama Wagub Jabar Erwan Setiawan menandatangani kesepakatan tersebut sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi pembangunan kedua provinsi.
Pada kesempatan itu, Surya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jabar atas sambutan, keterbukaan, dan komitmen dalam membangun kerja sama antardaerah. Menurutnya, kesepakatan tersebut bukan sekadar memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi landasan untuk memperluas kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Surya mengatakan, Jabar memiliki pengalaman dalam pengembangan inovasi pemerintahan, transformasi digital, manajemen kinerja, dan pelayanan publik. Sementara Sumut memiliki potensi besar di berbagai sektor, antara lain pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, dan pariwisata.
“Melalui kerja sama yang terarah, kita dapat saling belajar, berbagi pengalaman, mempertemukan keunggulan, serta mengembangkan inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi,” ujar Surya.
Surya juga menegaskan pentingnya penguatan reformasi birokrasi, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Menurutnya, birokrasi harus semakin profesional, adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Selain reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan juga menjadi salah satu agenda penting dalam kolaborasi tersebut. Digitalisasi, menurut Surya, tidak sekadar menghadirkan aplikasi, tetapi harus mampu mengintegrasikan data, menyederhanakan prosedur, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Surya berharap Pemprov Sumut dapat mempelajari dan mengadaptasi berbagai praktik baik yang telah diterapkan Pemprov Jabar. Terutama dalam pengelolaan kinerja pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan pelayanan publik berbasis digital.
Ia menambahkan keberhasilan kerja sama tersebut sangat ditentukan oleh tindak lanjut seluruh perangkat daerah terkait. Karena itu, ia meminta agar segera disusun rencana aksi yang dilengkapi target waktu, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.
“Keberhasilan kerja sama ini tidak hanya diukur dari penandatanganan kesepakatan, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Kita ingin tata kelola pemerintahan semakin baik, transformasi digital terintegrasi, dan pelayanan publik semakin mudah, cepat, serta efisien,” tegasnya.
Sementara itu, Wagub Jabar Erwan Setiawan menyambut baik kerja sama dengan Pemprov Sumut. Ia mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wagub Sumut Surya beserta jajaran dan berharap hubungan serta kerja sama kedua provinsi terus meningkat.
Erwan menegaskan, penandatanganan kesepakatan tersebut tidak boleh hanya menjadi formalitas atau berhenti sebagai dokumen di atas kertas. Seluruh poin yang telah disepakati harus diwujudkan melalui program dan langkah konkret.
“Saya berharap penandatanganan ini bukan hanya sekadar formalitas, bukan hanya penandatanganan di atas kertas. Perjanjian kerja sama ini harus betul-betul kita wujudkan dan kita tingkatkan,” ujar Erwan.
Pada kesempatan tersebut, Erwan juga memaparkan capaian evaluasi kinerja Pemprov Jabar yang menjadi salah satu indikator dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Pemprov Jabar terus melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan hasil penilaian tersebut.
Erwan mengatakan, evaluasi kinerja menjadi barometer untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan tugas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi penting mengingat besarnya jumlah penduduk yang harus dilayani Pemprov Jabar.
Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni sekitar 51,7 juta jiwa yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar, mencapai sekitar enam juta jiwa.
Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Jabar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, inovasi dan peningkatan kualitas birokrasi terus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kerja sama Sumut dan Jabar diharapkan semakin memperkuat hubungan antardaerah yang dibangun atas dasar kesetaraan, saling percaya, dan semangat untuk saling memajukan. Kolaborasi tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan Sumatera Utara, yakni Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. (bps)
