InfraSumut – Medan. Provinsi Sumatera Utara masuk 10 besar provinsi se-Indonesia terbaik dalam mengendalikan inflasi. Atas prestasi tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) memberikan apresiasi bonus sebesar Rp 10,3 miliar.
Tingkat inflasi Sumut per bulan Oktober terjaga di angka 5,66% (yoy) dengan pertumbuhan ekonomi 4,70% di triwulan II 2022, lebih rendah 0,04 poin dari inflasi nasional. Prestasi diraih walau kondisi perekonomian dunia yang belum stabil ditambah lagi kenaikan harga BBM.
“Kita mendapat bonus dari Menteri Keuangan Rp 10,3 miliar. Negara memberikan bonus dan apresiasi kepada kita karena apa yang kita lakukan menanggulangi ini di masa-masa yang sulit,” kata Edy Rahmayadi, pada Rakor Penyerapan APBD Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko se-Sumut Tahun 2022 dan Penanganan Dampak Inflasi, di Grand City Hall Medan, Rabu (02/11/2022).
Selain Sumut, provinsi lain yang berhasil meraih penghargaan ini antara lain Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Kalimantan Timur, Banten, Yogyakarta dan Jawa Timur. Edy Rahmayadi berharap hal ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkat lagi ke depannya dengan cara kerja sama kuat antarlembaga.
“Situasinya sekarang sedang sulit, dan kita dihadapkan dengan kemungkinan krisis, jadi harus bekerja sama agar rakyat kita tidak semakin kesulitan,” kata Edy Rahmayadi, pada acara yang dihadiri seluruh Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Kepala Polres se-Sumut.
Walau begitu, Sumut masih memiliki beberapa pekerjaan rumah dalam waktu dekat ini yaitu penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota. Ada lima Pemerintah Kabupaten/Kota Sumut yang realisasi APBD-nya masih di bawah 50%, bahkan salah satunya masih di angka 39,80% sampai 31 Oktober 2022.
Kapolda Sumut Irjan Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan masalah yang dihadapi daerah tersebut antara lain terlambatnya pengesahan P-APBD. Dia meminta kepada seluruh Kapolres untuk membantu penyelesaian pemerintah kabupaten/kota yang kesulitan memacu serapan anggarannya.
“Ya pak Kapolres, tolong dibantu atau bapak/ibu sekalian bisa langsung menghubungi saya, beri tahu kami apa masalahnya agar serapan anggaran ini cepat dan akan membantu kita mengendalikan inflasi,” kata Panca Putra Simanjuntak.
Rakor ini dihadiri hampir seluruh Kepala Daerah se-Sumut termasuk pimpinan DPRD dan juga Kapolres. Selain itu di isi narasumber antara lain Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Kemudian Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kepala BI Perwakilan Sumut, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Kepala BPKP Perwakilan Sumut, Kepala BPS Sumut, dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut. (ben)
