InfraSumut – Medan. Sekretariat Bersama (Sekber) Asosiasi Terakreditasi oleh Kementerian PUPR di Provinsi Sumatera Utara menyayangkan kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.
Pasalnya dinas teknis yang dipimpin Bambang Pardede tersebut, disebutkan sangat minim dalam melakukan pembinaan terhadap sektor jasa konstruksi di Sumut.
Hal itu disampaikan Sekretaris Sekber Asosiasi Terakreditasi Sumut, Rikson Sibuea, kepada wartawan di Medan, Selasa (18/10/2022).
Sebagaimana pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kata Rikson, jelas diatur pembagian kewenangan pembinaan antara pusat dan daerah.
Seperti pada Pasal 7 dan Pasal 8, antara lain gubernur melalui dinas terkait, memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi maupun penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
Adapun pembinaan yang dilakukan Dinas BMBK belum lama ini di Medan, menurut kacamata Sekber Asosiasi Terakreditasi Sumut, justru tidak tepat sasaran.
Pelatihan itu juga dinilai mengambang dari amanah UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasalnya pelatihan itu tidak melibatkan lembaga-lembaga pelatihan yang telah bersertifikat yang ada di Sumut.
Rikson mengatakan untuk melaksanakan pelatihan menurut Undang-undang adalah lembaga yang telah disertifikasi, yakni lembaga sertifikasi yang sudah terakreditasi
“Tanya dong di Sumatera Utara, siapa yang punya lembaga ini. Undang dong, tanya semua, jangan satu-satu,” jelas Rikson.
Di bagian lain, Rikson mengatakan Dinas BMBK Sumut juga terkesan tidak memberdayakan asosiasi-asosiasi jasa konstruksi yang ada di Sumut. Padahal asosiasi-asosiasi itu telah berjuang keras agar dinyatakan terakreditasi oleh Kementerian PUPR.
“Jadi ada ketidakpedulian Dinas Bina Marga terhadap asosiasi dan pelaku usaha jasa konstruksi yang ada di Sumut,” lanjut Rikson.
Dikatakan Rikson, Sekber Asosiasi Terakreditasi Sumut mendukung Pemprov Sumut melakaanakan program pembangunan Infrastruktur di Sumut yang terarah dan tepat sasaran.
“Pak Bambang diskusi ke kita ketika itu, dan setelah mendapatkan penjelasan serta komitmen gubernur dan dinas untuk pembangunan infrastruktur di Sumut, kita pun mendukung pembangunan infrastruktur Sumut,” jelas Rikson.
Lebih lanjut dikatakan Rikson lagi, saat ini pelaku jasa konstruksi Sumut terpuruk akibat dampak pandemi covid-19. Sehingga pemerintah diharapkan ikut memberi sokongan.
“Dan perihal pembinaan jasa konstruksi, Sekber juga sudah lama menyurati Gubsu untuk menyampaikan saran dan meminta arahan. Tetapi hingga saat ini tidak ada ditanggapi, mungkin Gubsu belum ada waktu,” ujarnya.
Namun begitu pun, tegas Rikson, Sekber Asosiasi Terakreditasi Sumut mendesak Gubernur Sumut untuk memberi atensi dalam pembinaan jasa konstruksi Sumut.
Sementara itu, Kadis BMBK Sumut, Bambang Pardede, yang dikonfirmasi wartawan lewat WhatsApp, belum bersedia menanggapi pernyataan Sekber Asosiasi Terakreditasi Sumut tersebut. (dav)
