Surplus Rp 67,7 Triliun, Sri Mulyani: Kinerja APBN Masih Terjaga Baik

Gambar Gravatar

Menkeu Sri Mulyani. (dok kemenkeu)

InfraSumut.com – Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga baik dengan mencatatkan surplus sebesar Rp 67,7 triliun atau setara 0,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga September 2023.

“APBN sampai dengan September posisinya masih baik dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Bahkan ada beberapa yang kita lihat trennya cukup baik,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2023 di Jakarta, Rabu (25/10/2023) lalu.

Bacaan Lainnya

Surplus APBN dibentuk dari pendapatan negara yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja negara. Menkeu mengungkapkan pendapatan negara pada September 2023 sebesar Rp2.035,6 triliun atau 82,6% dari target di dalam Undang-undang APBN Tahun 2023. 

“Itu artinya tumbuh 3,1 persen dari tahun lalu,” ujar Menkeu Sri Mulyani dikutip dari laman Kemenkeu, Sabtu (28/10/2023).

Sementara realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.967,9 triliun atau tumbuh 2,8% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.913,7 triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 64,3% dari total pagu anggaran dalam APBN 2023. 

“Dengan posisi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN dalam posisi surplus Rp 67,7 triliun atau 0,32 persen dari Produk Domestik Bruto dengan keseimbangan primer adalah Rp 389,7 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Namun demikian, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah ketidakpastian global. Perekonomian global masih lemah akibat ketidakpastian situasi geopolitik, kenaikan inflasi dan suku bunga, pelemahan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat, volatilitas harga komoditas, hingga perubahan iklim.

“Risiko dan ketidakpastian terutama dari global meningkat dan itu memberikan dampak rembesan atau spill over ke dalam negeri yang berpotensi bisa mempengaruhi mulai dari nilai tukar, kemudian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi kita. Volatilitas atau gejolak dari pasar keuangan ini memiliki dampak di sektor riil,” ujar Menkeu. 

Dengan situasi global yang cukup dinamis dan menantang, Menkeu menilai aktivitas ekonomi Indonesia masih terjaga walaupun tetap harus mewaspadai dampak perlambatan ekonomi global dan eskalasi geopolitik.

APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi, melindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat.

“Meskipun dengan situasi yang cukup menekan dan dinamis, konsumsi masih terjaga confidence-nya dan juga kita menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai alat kebijakan dan instrumen yang kita miliki. Makanya ekonomi relatif bisa terjaga,” kata Menkeu. (bps)

Pos terkait