FGD Optimalisasi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang digelar Dinas SDABMBK Kota Medan, Selasa (11/11/2025). (dok/kominfomedan)
InfraSumut.com – Medan. Sebanyak 120 peserta dari berbagai stakeholder mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang digelar Dinas SDABMBK Kota Medan di Gedung serbaguna PKK Kota Medan, Selasa (11/11/2025).
FGD Optimalisasi Pengawasan K3 ini dibuka Asisten Ekbang Medan, Citra Effendi Capah, mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas didampingi Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan.
Hadir diantaranya Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, Kepala Sub Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian PU, Afriandi Pohan, Kepala Balai K3 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Santi, perwakilan Kadis Ketenagakerjaan Sumut.
Dalam sambutannya, Asisten Ekbang Medan Citra Effendi Capah dalam FGD Optimalisasi Pengawasan K3 itu mengatakan Kota Medan merupakan salah satu kota yang dinamis dan terus membangun.
Ia mengatakan pembangunan kota merupakan salah satu sektor yang memegang peran penting dan melibatkan cukup banyak pihak, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat yang masing-masing memiliki peran dalam pembangunan kota Medan.
“Dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Artinya K3 harus mendapat perhatian mulai dari proses perencanaan pekerjaan fisik sampai bangunan tersebut dapat digunakan”, kata Citra Effendi.
Kemudian untuk memastikan setiap ketentuan dalam K3 tersebut mendapat perhatian, perlu dilakukan pengawasan dari semua pihak dan berbagai elemen.
“Oleh karena itu fokus diskusi hari ini adalah bagaimana pengawasan K3 dapat dilakukan dengan optimal. Disini diperlukan perhatian kita semuanya agar pengawasan K3 berjalan dengan baik”, ujar Citra Effendi.
Selanjutnya ia berharap FGD ini dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. “Selain itu dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan kesadaran kolektif bahwa aspek K3 bukanlah biaya tambahan ,melainkan prioritas utama yang harus diutamakan”, jelasnya.
Sementara itu Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan menyampaikan data statistik menunjukkan bahwa sektor konstruksi, kerap menyumbang angka kecelakaan kerja yang signifikan.
Ia mengatakan hal itu menjadi perhatian serius, karena keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak dasar setiap pekerja dan merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan proyek itu sendiri.
“Tema dari FGD Optimalisasi Pengawasan K3 ini sangat relevan karena permasalahan K3 di lapangan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja ini adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik itu Pemerintah Kota, Balai K3, Dinas Ketenagakerjaan, Dewan K3, pemilik proyek dan kontraktor, konsultan serta akademisi”, kata Gibson.
Dikatakan Gibson, pengawasan K3 memerlukan sinergi yang kuat agar lebih optimal. Seperti peran pemerintah kota melalui dinas terkait, apakah dapat mengintegrasikan pengawasan K3 secara lebih efektif baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga audit pasca proyek akan didiskusikan dalam FGD ini.
“Selain itu tanggung jawab swasta atau kontaktor dan partisipasi lintas sektor juga akan dibahas dalam FGD Optimalisasi Pengawasan K3, termasuk tantangan dan solusinya”, jelas Gibson. (bps)
