Gubernur Sumut Bobby Nasution masih mempertahankan jabatan Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap. (dok/istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Pengamat politik dan pemerintahan, Shohibul Ansor Siregar, melontarkan kritik tajam terhadap dinamika pengisian jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Sohibul menilai sejak awal kepemimpinan Bobby Nasution, keputusan terkait posisi strategis tersebut sarat kegamangan dan tekanan politik.
Shohibul mengungkapkan, indikasi tersebut terlihat dari sejumlah kebijakan yang dinilai tidak lazim dan cenderung kontradiktif dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Shohibul, salah satu contoh paling mencolok adalah penunjukan Togap Simangunsong sebagai Sekdaprov Sumut. Ia menilai Togap sebagai figur “istimewa” karena beberapa faktor.
“Pertama, Togap Simangunsong sangat istimewa bukan saja karena ia figur dropping, tetapi juga karena dilantik saat mendekati masa purna tugas sebagai ASN,” ujar Shohibul.
Ia menambahkan, masa jabatan Togap yang hanya berlangsung sekitar tiga bulan 19 hari semakin mempertegas kejanggalan tersebut. “Praktisnya, beliau hanya menjabat dalam waktu yang sangat singkat. Ini jelas tidak lazim untuk jabatan strategis seperti Sekdaprov,” katanya.
Tak hanya itu, Shohibul juga menyoroti lokasi pelantikan Togap yang dilakukan di Gedung Serbaguna VIP Bandara Internasional Kualanamu. Menurutnya, hal ini merupakan pertama kalinya pelantikan pejabat dilakukan di luar lingkungan resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Biasanya pelantikan dilakukan di Aula Raja Inal Siregar atau Aula T Rizal Nurdin. Ini menjadi catatan tersendiri karena menyimpang dari kebiasaan administratif,” ujarnya.
Shohibul menegaskan, secara teoritis jabatan Sekdaprov tidak seharusnya mengalami kekosongan kecuali dalam kondisi luar biasa, seperti pejabat berhalangan tetap.
Ia mempertanyakan mengapa sejak awal tidak dilakukan proses regenerasi atau persiapan pengganti. “Pertanyaannya, mengapa jabatan yang jelas hanya akan diisi tiga bulan tidak langsung diikuti proses rekrutmen pengganti? Seharusnya sejak hari pertama pelantikan sudah dipersiapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Shohibul menilai persoalan utama saat ini bukan sekadar perpanjangan masa jabatan Penjabat (Pj) Sekdaprov, melainkan ketidakjelasan arah kebijakan dalam mengisi posisi definitif.
Ia secara khusus menyoroti posisi Sulaiman Harahap atau nama akrabnya “Sule”, yang hingga kini masih menjabat sebagai Pj Sekdaprov dalam waktu cukup lama.
“Masalah terbesar itu bukan pada perpanjangan masa jabatan Sulaiman Harahap, tetapi pada kegamangan gubernur yang tidak kunjung mampu menghadirkan Sekdaprov definitif hampir satu tahun,” kata Shohibul.
Ia bahkan menyebut Sulaiman sebagai “orang istimewa kedua” dalam dinamika ini.
“Perpanjangan masa jabatan ditambah rangkap jabatan menunjukkan bahwa beliau juga figur istimewa. Dan keistimewaan itu bisa bertambah jika nantinya direkomendasikan menjadi Sekdaprov definitif hingga pensiun,” ujarnya.
Pernyataan ini secara tidak langsung menyudutkan posisi Sulaiman yang dinilai menikmati keistimewaan struktural tanpa kejelasan proses seleksi terbuka yang transparan.
Shohibul juga menyinggung pernyataan Gubernur Bobby Nasution saat melantik pejabat Sekdaprov, yang menekankan pentingnya percepatan program pembangunan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, pemberantasan narkoba, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, ia melihat adanya paradoks antara narasi tersebut dengan realitas kebijakan.
“Di satu sisi gubernur berbicara soal akselerasi program dan penyelesaian masalah pembangunan. Tapi di sisi lain, justru terjadi pengisian jabatan strategis yang bersifat sementara dan berlarut-larut,” katanya.
Ia menilai kondisi ini berpotensi menghambat konsistensi kebijakan dan efektivitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Shohibul menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membutuhkan kepastian dalam kepemimpinan birokrasi, khususnya pada posisi Sekdaprov sebagai motor penggerak administrasi pemerintahan.
“Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kegamangan ini akan berakhir? Publik butuh kepastian, bukan kebijakan yang terkesan sementara terus-menerus,” pungkasnya. (bps)
