Dirje Bina Konstruksi Kementerian PU Boby Ali Azhari. (dok/ditjenbinakonstruksi)
InfraSumut.com – Jakarta. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki urusan jasa konstruksi (jakon), harus memastikan tenaga kerja konstruksi memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
OPD jakon juga harus memastikan tenaga kerja konstruksi mampu mengelola data dan informasi, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi.
Selain itu, juga harus dirancang bagaimana agar OPD jakon dibutuhkan seluruh stakeholder masyarakat jasa konstruksi.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Boby Ali Azhari, dalam Workshop Pembinaan Bidang Jasa Konstruksi Di Wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, yang digelar BJKW III Jakarta di Kota Bandung, Rabu (29/10/2025). Workshop berlangsung sejak Selasa (28/10/2025).
Dilansir dari laman Ditjen Bina Konstruksi, Selasa (4/11/2025), Boby Ali Azhari mengatakan diperlukan OPD jakon sebagai garda terdepan dalam pembinaan jasa konstruksi di daerah.
Sebab sektor jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis yang dapat mendukung tercapainya pembangunan nasional.
“Konstruksi berkualitas dilaksanakan melalui pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi hal yang mutlak untuk kita jaga dan kita tingkatkan”, ujar Boby Ali Azhari.
Adapun workshop pembinaan itu, merupakan kegiatan berkolaborasi dengan PT Jamkrindo, PT Tata Logam Lestari, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Turut hadir narasumber Katim Wilayah I Subdit PU Direktorat SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Eka Putri Srikandi, perwakilan Direktorat EKPKD Ditjen Otda Kemendagri, Hary Kusuma, Pengurus Bidang II LPJK, Agus Gendroyono, dan Kepala Subdirektorat Penerapan Kompetensi TKK Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Ismail AM.
Seusai membuka acara Workshop, Dirjen Bina Konstruksi Boby Ali Azhari melakukan kunjungan kerja dan pembinaan ke Balai P2JK Wilayah Jabar.
Dalam kunjungan itu, Dirjen berpesan bahwa seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi harus sigap, berintegritas dan mampu beradaptasi terhadap dinamika yang terjadi, termasuk perubahan kebijakan demi mencapai target kinerja yang maksimal.
Hal itu sejalan dengan arahan Menteri PU Dody Hanggodo, yang menyampaikan bahwa sesuai amanat Presiden RI, di mana Kementerian PU menjalankan peran sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, yakni memastikan infrastruktur yang dibangun memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sedangkan awal dari pembangunan infrastruktur tersebut dimulai dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan tentunya sesuai peraturan yang berlaku.
“Di sinilah saya tegaskan agar seluruh pegawai terutama di Balai P2JK agar menjaga disiplin dan tertib administrasi. Saat ini sedang didorong integrasi sistem informasi dalam proses pengadaan jasa konstruksi untuk mewujudkan sistem yang lebih terpadu, efisien, dan akuntabel”, tegas Boby Ali Azhari.
Sementara itu Kepala Balai BP2JK Wilayah Jabar, Joko Ahmad Salim, juga menyampaikan laporan progres pelaksanaan paket pengadaan di wilayah Jawa Barat.
Turut mendampingi kunjungan Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Afriandi Pohan, Kepala Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Martalia Isneini, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Priyono, beserta Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jabar, Muhamad Refa. (bps)
