2024, Pemprov Sumut Anggarkan Rp 370 Miliar Tangani Stunting

Gambar Gravatar

Pj Gubsu Hassanudin mengikuti rapat evaluasi pencapaian target prevalensi stunting bersama TPPS di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/3/2024). (istimewa)

InfraSumut.com – Jakarta. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Rp 370 miliar untuk penanganan stunting. Penganggaran itu merupakan bagian dari upaya menurunkan tingkat prevalensi stunting.

Sebelumnya pada 2023, terealisasi dana penurunan stunting di Sumut, di antara lain Rp 39 miliar dana DAK fisik penurunan stunting dan DAK non fisik sebesar Rp 184 miliar, serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rp 92 miliar.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting Sumut berada pada angka 21,1%. Hassanudin mengatakan pada tahun 2023, prevalensi Sumut ditargetkan turun menjadi 18,55%.

“Tahun 2023 target penurunan stunting (Sumut) di angka 18,55 persen dan seterusnya di tahun 2024 ini menjadi 14,92 persen optimis dapat kami capai tentunya dengan dukungan serta sinergi semua pihak,” kata Pj Gubsu Hassanudin.

Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, usai mengikuti rapat evaluasi pencapaian target prevalensi stunting bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan senantiasa mengikuti arahan Wapres, kita pun berkomitmen melakukan berbagai upaya penanganan stunting,” ujar Pj Gubsu Hassanudin.

Adapun berbagai program yang dijalankan di Sumut, antara lain penguatan kelembagaan seperti penguatan peran Posyandu dan koordinasi lintas sektor.

Kemudian memperkuat intervensi gizi spesifik seperti mendistribusikan tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, penambah daya tahan tubuh pada ibu hamil dan balita.

Selain itu, telah dibentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di 31 kabupaten/kota, pendampingan tim pendamping keluarga yang saat ini telah mencapai 98%. Telah dibentuk tim audit kasus stunting, serta dilakukan rembuk stunting baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Sebelumnya pada rapat itu, Wapres RI Ma’ruf Amin menyampaikan berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting nasional hanya turun 0,1% dari 21,6 menjadi 21,5%. “Ini menjadi perhatian. Artinya angka ini tidak seusai target penurunan,” kata Wapres. (bps)

Pos terkait