Banyak Pejabat Eselon III-IV Pemprov Sumut Tak Tahu Jabatannya Saat Dilantik Bobby

Gambar Gravatar

Gubernur Sumut Bobby Nasution melantik 177 pejabat eselon III-IV Pemprov Sumut, Rabu (8/10/2025). (dok/kominfosu)

InfraSumut.com – Medan. Ada cerita unik dibalik pelantikan 177 pejabat eselon III (administrator) dan IV (pengawas) di lingkungan Pemprov Sumatera Utara yang sama sekali tahu jabatannya saat dilantik Gubernur Sumut, Bobby Nasution, Rabu (8/10/2025).

Mereka diundang untuk mengikuti pelantikan. Namun sama sekali tidak mengetahui di jabatan apa dan di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana.

Bacaan Lainnya

Menjadi soal adalah saat mereka mengucapkan sumpah janji jabatan di atas kitab suci, tanpa mengetahui apa jabatan baru, dan seperti apa tugas, pokok dan fungsinya.

Dari sisi adminitrasi pengangkatan pejabat, kondisi ini patut dipertanyakan, belum lagi soal kompetensi apa yang dimiliki pejabat yang akan dilantik, latar belakang keilmuan maupun track record.

Beberapa pejabat eselon III yang ditanyai wartawan sebelum pelantikan, di antaranya Harvina Zuhra. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut ini mengaku tidak tahu apa jabatannya.

Menurut Vina, sapaan akrabnya, hanya diperintahkan untuk menghadiri pelantikan yang digelar di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Rabu (8/10/2025) pada pukul 14.00 WIB, dengan seragam PDH, memakai dasi dan hijab berwarna biru muda.

Namun setelah dilantik, ia terkejut. Sebab jabatan yang diamanahkan kepadanya adalah sebagai Kepala UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli Dinas Sosial Sumut. Jabatan lamanya diisi oleh Porman Mahulae, rekannya di Kominfo Sumut.

Diketahui tupoksi jabatan baru di Dinas Sosial Sumut itu sama sekali tidak pernah dilakoninya. Ia selama ini dikenal sebagai ‘motor’ produksi informasi dan digital, mengingat basic-nya adalah jurnalis. Di Dinas Kominfo Sumut, ia intens berhubungan dengan media.

Penempatannya sebagai Kepala UPT di Kepulauan Nias pun menjadi pertanyaan banyak orang, karena dengan potensi yang dimilikinya, seolah-olah wanita itu menjadi pejabat yang ‘terbuang’.

Berkembang Informasi, penempatan Harvina ke Gunung Sitoli karena yang bersangkutan dinilai tidak sejalan dengan ‘orang bapak’ ataupun wartawan ‘media bapak’, yakni sebutan untuk sekelompok orang ataupun wartawan yang mengaku dekat dengan poros kekuasaan Bobby Nasution.

Pejabat lainnya yang dilantik, Dede, yang sebelumnya ditempatkan di bagian Sekretariat Dewan di DPRD Sumut juga tidak mengetahui untuk jabatan apa dia dilantik. “Nggak tau ini hanya disuruh datang menghadiri pelantikan. Nggak tau mau dilantik sebagai apa,” tutur Dede.

Begitu juga dengan pengakuan berapa pejabat eselon III dan IV lainnya. Tampak beragam paras wajah pejabat yang akan dilantik, ada yang ‘tegang’, ‘cemas’, ‘cerah’ dan juga yang biasa-biasa saja.

Sebelumnya Bobby Nasution dalam arahannya pada pelantikan itu, berpesan agar para pejabat yang dilantik, agar tetap menjaga kekompakan dan berkolaborasi dalam mendukung visi dan misi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

“Harus kompak di internal, jangan adalagi ego sektoral. Karena program-program tidak bertumpu pada satu OPD saja, butuh support dan kekuatan dari OPD lain,” kata Bobby.

Selain itu, ia juga mengingatkan tentang kerja ke depan semakin berat. Khusus tahun 2026, Provinsi Sumut terkena penyesuaian dana transfer dari pusat, yang angkanya Rp 1,1 triliun. Namun penyesuaian anggaran bukan berarti alasan tidak bisa kerja, justru kerjanya dituntut untuk lebih efektif dan efesien.

Pada kesempatan itu, Bobby yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Sumut Sutan Tolang Lubis, juga menyampaikan, bahwa pelantikan ini merupakan bagian penting dari proses pembinaan dan penyegaran organisasi pemerintahan.

Tujuannya adalah memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif, meningkatkan kinerja aparatur, serta memastikan kinerja aparatur. Juga memastikan pelayanan publik berjalan dengan semakin baik, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Dari jumlah 177 pejabat yang dilantik, 90 persen lebih adalah hasil dari rekomendasi dari para pimpinan di OPD masing-masing. Kita ini pelayanan, baju saja yang keren, pakai pin kanan kiri. Selebihnya tugas kita melayani, jangan jumawa, sombong. Namanya pelayanan, bos kita adalah masyarakat Sumut. Jangan disakiti dan khianati, tunjukkan pengabdian kita,” imbuhnya. (bps)

Pos terkait