Anggota DPRD Langkat Matthew Diemas Bastanta mendesak Kepala BPBD Langkat dicopot. (dok/istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Anggota DPRD Kabupaten Langkat, sekaligus Bendahara DPC PDI Perjuangan Langkat, Matthew Diemas Bastanta, mendesak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat dicopot.
Desakan ini muncul setelah banjir besar yang melanda 15 kecamatan pada akhir November 2025 memperlihatkan buruknya respons BPBD Langkat.
Matthew menegaskan, BPBD Langkat gagal menunjukan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Dari hasil peninjauan di lapangan, ia menemukan lemahnya koordinasi, minimnya peralatan, hingga ketidakmampuan BPBD menjalankan tugas secara profesional.
“Kami menilai kinerja BPBD Langkat sangat lambat. Saat masyarakat terjebak banjir, nomor hotline darurat BPBD justru tidak tersedia. Ini sangat memprihatinkan, karena masyarakat membutuhkan akses cepat saat situasi genting,” kata Matthew kepada wartawan, Senin (1/12/2025).
Matthew juga mengungkap pengalaman pribadinya ketika mencoba menghubungi Kepala BPBD Langkat untuk menanyakan kondisi warga di titik banjir terparah. Dua kali ditelepon, kata dia, nomor Kepala BPBD aktif tapi tidak diangkat.
“Dalam kondisi bencana seperti ini, bisa kelakuan kepala BPBD seperti ini, sungguh tidak bisa ditolerir. Pimpinan BPBD seharusnya berdiri paling depan, bukan justru tidak respons,” ujarnya.
Menurut Matthew, BPBD hanya memiliki enam unit perahu karet untuk melayani lebih dari 15 titik kejadian banjir. Ia menilai jumlah tersebut jauh dari cukup untuk menjangkau wilayah terdampak yang sangat luas.
“Dengan cakupan bencana sebesar itu, enam perahu karet jelas tidak cukup. Ini bukti BPBD tidak siap menghadapi keadaan darurat. Keselamatan warga dipertaruhkan, jangan buat nyawa masyarakat sekadar angka laporan,” tegasnya.
Matthew juga menyoroti terjadinya aksi penjarahan di Tanjung Pura yang menurutnya lahir akibat lambatnya distribusi bantuan. “Penjarahan itu terjadi karena bantuan datang terlambat. Ini menunjukkan gagalnya koordinasi BPBD,” kata dia.
Lebih memprihatinkan lagi, menurut Matthew, Kepala BPBD justru lebih sering mendampingi kegiatan bupati ketimbang fokus pada penanganan bencana di lapangan.
“Di saat rakyat membutuhkan pertolongan cepat, Kepala BPBD malah sibuk kegiatan protokoler demi asal bos senang. Akibat lambatnya respons ini, satu anak dilaporkan meninggal karena tidak segera mendapat bantuan. Ini kegagalan moral dan tanggung jawab jabatan,” tegasnya.
Atas rangkaian kelalaian tersebut, Matthew meminta Kepala BPBD Kabupaten Langkat dicopot dari jabatannya atau memilih mundur secara terhormat.
“Ini bukan soal politik, ini soal nyawa. Kalau tidak mampu menjalankan tugas, lebih baik mundur. Rakyat butuh pimpinan BPBD yang sigap, responsif, dan bekerja untuk keselamatan publik,” pungkasnya. (bps)
