Ahmad Doli Kurnia Tandjung ditunjuk Bahlil Lahaladia menjadi Plt Ketua Golkar Sumut menggantikan Musa Rajekshah. (dok/infrasumut)
InfraSumut.com – Medan. Pengamat politik yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio, turut menyoroti penggantian kepemimpinan di Golkar Sumut.
Ketum DPP Golkar Bahlil Lahaladia telah menunjuk Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Plt Ketua Golkar Sumut menggantikan posisi Musa Rajekshah.
Menurut Warjio, Jumat (19/12/2025), penggantian Ketua DPD Golkar Sumut dari Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah, kepada Ahmad Doli Kurnia, bisa memicu rusaknya kepercayaan publik terhadap partai politik, khusunya Partai Golkar.
Sebab Golkar di bawah kepemimpinan Sumut selama periode 2020-2025, berhasil menorehkan prestasi gemilang. Golkar Berjaya di Sumut. Di antaranya memenangi kursi DPRD Sumut pada Pemilu Legislatif 2024, sekaligus merebut kursi Ketua DPRD Sumut.
Kemudian perolehan kursi DPR RI, juga berhasil dimenangi Golkar Sumut, termasuk di sebagian besar daerah di Sumut, Golkar jawaranya. “Ratusan wakil rakyat dari Golkar memenangi pertarungan,” jelasnya.
Kemudian Golkar Sumut turut mengantarkan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka memenangi Pilpres 2024. Lalu Bobby Nasution dan Surya memenangi Pilgub Sumut 2024. Pilkada di kabupaten/kota di Sumut, juga dimenangi, di antaranya 19 calon kepala daerah.
Semua prestasi itu, menurut Warjio, tidak terlepas dari mesin organisasi Partai Golkar yang berjalan positif di semua tingkatan pengurus, mulai dari provinsi, kabupaten hingga ke kecamatan.
“Belum lagi kalau dilihat biaya politik yang dikeluarkan Ijeck menghidupkan infrastruktur partai, termasuk organisasi mendirikan dan didirikan Golkar yang ada di Sumut, cost politik sangat besar,” jelas Warjio.
Ijeck juga dinilai sosok politikus yang yang mampu menciptakan kolaborasi antar parpol yang ada di Sumut. Sehingga tidak heran dengan semua kerja keras Ijeck, Partai Golkar di Sumut berhasil menarik simpati masyarakat. “Buah manis politik Golkar di Sumut sudah dinikmati, yang juga dirasakan DPP Golkar,” ujarnya.
Dikatakan Warjio, jika menggunakan logika politik yang berintegritas, Ketum Bahlil Lahaladia pastinya tidak akan mengganti Ijeck dari posisi ketua.
Meskipun demikian, ia mengatakan penggantian posisi ketua adalah hal yang wajar. “Namun kalau atas kepentingan lain, ya tentu menjadi lain ceritanya,” sebutnya.
Dengan adanya penunjukkan Plt Ketua DPD Golkar Sumut ini, Warjio menyebut hal yang wajar. Namun, jika hal ini terjadi untuk mengagalkan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut, menurutnya tidak etis terjadi.
Apalagi beberapa Waktu lalu, DPD Golkar Sumut diketahui berulangkali meminta persetujuan kepada DPP Golkar untuk menggelar Musda. Namun, hingga sampai saat ini Musda juga belum diketahui kapan akan dilaksanakan.
“Bang Ijeck telah menjadi representatif masyarakat Sumut saat ini, sebagai anggota DPR RI dan apabila mungkin terjadi pergantian jabatan Ketua Umum Golkar di Sumut menurut saya itu adalah keputusan wajar dari Pimpinan Partai Golkar,” ucapnya.
Namun yang pasti, ujar Warjio, dengan penggantian Ijeck, masyarakat Sumut umumnya dan para kader dan simpatisan Golkar, kehilangan sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. (bps)
