Gubernur Sumut Bobby Nasution menemui langsung massa ribuan driver ojol yang berunjuk rasa, Selasa (20/5/2025). (istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Ribuan massa driver ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (20/5/2025).
Mereka mendesak hadirnya keadilan bagi para driver, di antaranya dengan meminta tegas dihapusnya tarif murah dan sebaliknya, membuat regulasi tarif, yang layak bagi bagi driver ojol di Indonesia, termasuk di Sumut. Menurut mereka, tarif murah ojol tidak manusiawi.
Dalam aksi itu, massa juga menuntut masing-masing aplikator jasa transportasi online, untuk menghapuskan program instan, seperti Aceng, Slot, Bike Hemat, HUB, Sameday, Gabungan dan lain. Sebab semua program itu umumnya merugikan driver ojol.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang menjadi tumpuan harapan para driver ojol, datang langsung menemui dan mendengarkan tuntutan massa.
Ia yang menggunakan kemeja putih, menaiki mobil komando massa, menyapa dan kemudian menampung sekaligus merespon tuntutan massa.
“Pertama terima kasih karena kehadiran para ojol semua disini. Selama saya jadi Gubernur, Alhamdulilah baru ini ketemu aplikator ini,” ujar Bobby Nasution melalui pengeras suara.
Suami Kahiyang Ayu putri Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu mengaku telah menerima tuntutan dan aspirasi yang disampaikan ribuan driver ojol itu. Ia berjanji akan mempelajari semua tuntutan yang disampaikan.
“Saya janji akan mempelajari tuntutan ini, kalau memang bisa dibuat Pergub nya, saya janji akan buat Pergub nya. Kalau memang akan diusulkan perda, kami akan usulkan, kami akan bicara dengan legislatif yang ada di Sumut,” kata Bobby.
“Kami akan coba, tapi tentu payung secara nasional, kalau boleh, kami juga akan memberikan masukan surat kepada pusat,” ujar Bobby, mantan Wali Kota Medan itu.
Setelah sekitar 30 menit menyapa ribuan driver ojol, Gubernur Bobby Nasution memanggil perwakilan aplikator. Di antaranya yang hadir Gojek, Grab Indonesia dan perwakilan Maxim.
“Kita dari Grab memberikan ruang diskusi, terkait dengan asuransi kami, terpisah dari tarif. Semua ini, akan sampaikan kepada pimpinan kami,” kata G Pasaribu mewakili Grab Indonesia.
Lalu Bobby Nasution meminta kepada perwakilan aplikator yang hadir, untuk dapat menyanggupi segera dari keempat tuntutan tersebut. Namun sayangnya para perwakilan tidak bisa segera memutuskan dan harus disampaikan dulu kepada pimpinan mereka, di Jakarta.
“Teman-teman (perwakilan aplikator) ini bukan pengambilan keputusan, langsung kordinasi pimpinan kita paham itu,” kata Bobby Nasution.
Karena itu, Bobby memberikan batas waktu 2 pekan, untuk bisa memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas Perhubungan Sumut, akan menanganinya.
“Biar pas dua minggu, nanti diskusinya di Kantor Gubernur Sumut saja. Kita siap menjadi fasilitatornya,” ucap Bobby Nasution.
Sebelumnya selain mendesak dihapusnya tarif murah, ribuan driver ojol itu juga mendesak seluruh aplikator untuk menaati Permenhub Nomor 667 tahun 2022, tentang potongan aplikasi yang dinilai tidak manusiawi bagi driver ojol.
“Kami juga meminta berikan jaminan perlindungan dan keselamatan kerja bagi seluruh mitra driver ojol,” ungkap Agam.
Agam menjelaskan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2025 menjadi momentum bagi ojol Indonesia untuk bergerak serentak menyampaikan aspirasi terkait carut marutnya pengawasan bisnis transportasi berbasis online di Indonesia saat ini.
“Berbagai sistem kerja di terapkan kepada driver ojol saat ini sangat merugikan, baik dari sisi ekonomi karena semakin berkurangnya alokasi order kepada banyak driver akibat prioritas orderan banyak diberikan kepada driver yang mengikuti program instan aplikator,” kata Agam.
Agam mengatakan program yang memberikan banyak penerimaan order namun tarif yang diterima per layanannya sangat murah. Driver bekerja lebih banyak untuk meraih pendapatan yang layak tentunya akan berpengaruh kepada stamina maupun kondisi kesehatan driver sendiri.
“Angka kecelakaan driver yang tinggi dan yang sakit saat ini menjadi contoh bahwa sistem kerja dari aplikator saat ini sangat berisiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja driver ojol dalam kesehariannya bekerja,” sebut Agam.
Ia mengungkapkan Godams sangat mendukung Pemerintah untuk lahirnya regulasi yang mengatur operasional, tata kelola, penerapan sistem kerja serta pengawasan terhadap bisnis transportasi berbasis online di indonesia.
“Pemerintah harus hadir dan mengintervensi, Jangan lagi ada pembiaran seperti sat ini, aplikasi saling perang tarif yang menyebabkan driver menjadi korban karena harus menerima upah/tarif murah aicibu promo-promo murah/hemat kepada pelanggan,” sebut Agam.
Pantauan wartawan dari berbagai platform informasi, aksi serupa juga dilakukan driver ojol serentak di berbagai daerah di Indonesia, dengan menyuarakan tuntutan serupa. (bps)
