Gubernur Sumut Bobby Nasution saat memimpin evaluasi pelaksanaan UHC prioritas di Sumut. (dok/screenshootvideo)
InfraSumut.com – Medan. Program Universal Health Coverage (UHC) diluncurkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, pada tahun 2025.
Gubernur Bobby Nasution menaruh serius untuk jalannya UHC, program layanan kesehatan gratis untuk masyarakat Sumut tersebut.
Bahkan program UHC itu menjadi salah satu program prioritas Bobby. Sehingga dalam berbagai kesehatan, ia terus mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk serius menjalankannya.
Namun Bobby malah kecewa keras kepada Pemkab Deli Serdang dan Pemko Binjai, yang menurutnya tidak serius dan bahkan gagal menjalankan komitmen UHC.
Kekecewaan itu disampaikan Bobby saat melakukan evaluasi pelaksanaan UHC prioritas di Sumut.
Ia menyoroti fakta di lapangan yang menunjukkan layanan kesehatan gratis berbasis UHC di Binjai dan Deli Serdang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Ini sangat saya sayangkan, terutama Kota Binjai. Launching sudah dilakukan, undangan sudah disebar, tapi nyatanya di lapangan tidak bisa dilaksanakan karena Binjai belum masuk kategori UHC prioritas,” tegas Bobby, seperti dikutip dari akun instagram pribadinya @bobbynst,, Kamis (15/1/2025).
Menurut Bobby, pelaksanaan UHC di Kota Binjai terkesan hanya sebatas kegiatan seremonial tanpa diiringi kesiapan administrasi dan teknis. Padahal, launching UHC seharusnya menjadi bukti kesiapan daerah dalam memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat, bukan sekadar pencitraan.
Tak hanya Binjai, Pemkab Deli Serdang juga mendapat sorotan tajam. Bobby mengungkapkan bahwa sejak 2023, Deli Serdang telah menyatakan komitmen kuat terhadap program UHC. Namun, realisasi di lapangan dinilai jauh dari harapan.
“Deli Serdang ini setiap kali pembayaran selalu menjadi kabupaten terbesar yang kita salurkan dananya. Alasannya jelas karena jumlah penduduknya besar setelah Kota Medan. Tapi kenapa pelaksanaan UHC-nya justru tidak beres?” sindir Bobby.
Ia menilai kondisi tersebut ironis. Pasalnya, warga ber-KTP Sumatera Utara bahkan tidak bisa mendapatkan layanan UHC di daerah seperti Deli Serdang, sementara daerah yang terdampak bencana justru masih bisa memperoleh perlakuan khusus.
“Ini yang tidak masuk akal. Masa daerah yang bukan prioritas bisa, tapi daerah yang sudah menyatakan komitmen justru gagal?” ujarnya.
Bobby juga menegaskan bahwa program UHC bukanlah ajang klaim politik. Ia mempersilakan kepala daerah mengklaim program tersebut sebagai milik mereka, selama benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
“Saya tidak pernah mempersoalkan ini program siapa. Mau dibilang program bupati atau wali kota, silakan. Tapi tolong dilaksanakan dengan benar,” katanya.
Lebih lanjut, Bobby mengingatkan seluruh kepala daerah bahwa sektor kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah. Keterbatasan anggaran, menurutnya, tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan layanan kesehatan masyarakat.
“Kita semua tahu keterbatasan keuangan. Tapi kesehatan ini urusan wajib. Harus benar-benar dijadikan prioritas, bukan hanya bahan launching dan pamer program,” tegasnya.
Pernyataan keras Gubernur Sumut ini menjadi sinyal peringatan bagi Pemko Binjai dan Pemkab Deli Serdang agar segera membenahi tata kelola UHC, sekaligus memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan kesehatan gratis yang telah dijanjikan. (bps)
