Gubernur Sumut Bobby Nasution. (dok/istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara soal polemik dirinya yang walk out (wo) dari Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (21/7/2026) lalu.
Gubernur Sumut Bobby Nasution kesal karena disebut arogan oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Ricky Anthony. Ia menepis tudingan itu.
Sebaliknya, Bobby Nasution, mantan Wali Kota Medan itu meminta Ricky Anthony, politisi muda Partai NasDem itu harus banyak belajar lagi.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution usai penandatanganan LKPj 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (30/7/2026).
Menurut Bobby, persoalan yang mengemuka dalam sidang bukan soal kehadiran dirinya sebagai kepala daerah, melainkan soal kuorum anggota DPRD Sumut yang tak terpenuhi.
“Yang dipermasalahkan bukan kehadiran gubernur atau eksekutif. Yang dipersoalkan itu kuorum. Kuorum itu harus dihadiri dua pertiga dari seluruh anggota dewan,” tegasnya.
Bobby menyebut dari sisi eksekutif, seluruh unsur yang diperlukan telah hadir dan menandatangani, termasuk dirinya selaku gubernur.
Ia menegaskan dirinya tetap berada di lokasi sidang hingga larut malam menunggu kuorum tercapai, dan baru meninggalkan ruangan setelah rapat tak kunjung bisa dimulai.
“Saya hadir di sana sampai tengah malam. Kalau tidak kuorum, tidak akan ada jalan juga. Kecuali berjalan lancar sesuai tatibnya. Ini tiba-tiba saya keluar, terus saya dibilang arogan,” katanya.
Menanggapi kritik yang menyebutnya arogan, Bobby balik meminta pihak yang melontarkan tudingan tersebut untuk mempelajari kembali mekanisme dan aturan kuorum dalam sidang paripurna.
“Menurut saya, coba suruh belajar lagi yang mengatakan itu. Saya sudah pernah mengalami hal serupa dulu waktu di Medan, saat kami dari eksekutif mempertanyakan soal kuorum, dan dijawab kami tidak punya hak untuk itu,” ujarnya.
Ia menegaskan sikapnya meninggalkan ruang sidang murni karena rapat tidak dapat dimulai akibat kuorum tak terpenuhi, bukan bentuk arogansi.
“Jadi kemarin karena tidak kuorum, ya kami keluar. Karena memang rapatnya tidak akan mulai juga. Jadi itu, suruh belajar lagi,” pungkasnya.
Diketahui, awalnya Gubernur Bobby Nasution didampingi Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, terlihat hadir dan mengikuti sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus didampingi unsur pimpinan dewan lainnya. Sidang dimulai pukul 09.00 WIB.
Kemudian sebanyak 69 dari 100 orang anggota DPRD Sumut, hadir mengikuti sidang paripurna. Hadir juga para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.
Namun di tengah jalannya paripurna, interupsi datang dari Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Syahrul Efendi Siregar sebelum dilanjutkannya agenda pengesahan konsep keputusan bersama.
“Interupsi ketua, saya dari Fraksi PDI Perjuangan minta sebelum paripurna ini dilanjutkan, mohonlah dilakukan kembali absensi sebelum kita mengambil keputusan,” kata Syahrul.
Interupsi tersebut langsung dijawab Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus dengan menyebutkan sebanyak 59 dewan telah hadir dan menandatangani paripurna tersebut. Namun jawaban ketua dewan langsung diinterupsi kembali Syahrul Siregar, yang meminta jangan hanya sebatas disebutkan.
“Mohonlah kita menghargai paripurna ini, sebab ini menyangkut persoalan dan kepentingan untuk masyarakat Sumut. Untuk itu absensi yang hadir jangan hanya dibacakan saja, tapi dilihat juga fisiknya (kehadiran) dewan yang ada di paripurna saat akan pengesahan ini,” tegas Syahrul.
Namun saat Syahrul Siregar sedang menyampaikan interupsi, Gubernur Bobby terlihat bangkit dari tempat duduknya di depan meja para anggota dewan. Begitu juga Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman terlihat ikut bangkit dari kursinya meninggalkan ruang paripurna.
Bahkan selang beberapa menit kemudian, sejumlah pimpinan OPD dan staf Pemprov Sumut juga terlihat meninggalkan dari kursinya masing-masing di ruang paripurna.
Para pimpinan OPD yang meninggalkan ruang paripurna tersebut terpantau wartawan diarahkan oleh seseorang yang disebut-sebut orang dekat atau ajudan gubernur.
Selanjutnya hujan interupsi di ruang paripurna terus berlangsung disampaikan sejumlah anggita dewan dari berbagai fraksi. Di antaranya HM Subandi dari Fraksi Gerindra mengisyaratkan paripurna untuk dilanjutkan mengingat kuorum saat pembukaan telah dilakukan.
Namun tanggapan Subandi tersebut diinterupsi okeh Anggota Fraksi PDIP, Landen Marbun. “Harus bisa kita bedakan mana kuorum pembukaan paripurna dan mana kuorum mengambil keputusan,” kata Landen.
“Sebab kuorum membuka paripurna memang harus setengah tambah satu dari jumlah anggota dewan, tapi kuorum mengambil keputusan yakni harus sebanyak dua pertiga dari jumlah anggota dewan,” tambahnya.
Melihat interupsi terus berlangsung di paripurna, Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus akhirnya menunda paripurna. “Maka dari itu paripurna diskor dan akan kita jadwalkan kembali di Banmus,” sebutnya.
Selanjutnya Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Anita Lubis saat diminta tanggapannya oleh wartawan mengakui paripurna tersebut sudah kuorum dan layak dilanjutkan. “Sebab tadi ketua dewan sudah membacakan bahwa yang hadir dan menandatangani ada sebanyak 69 orang,” katanya.
Selanjutnya saat paripurna telah berakhir, Gubernur Bobby dan para pimpinan OPD juga belum terlihat kembali memasuki ruangan paripurna. Sedangkan menanggapi “merajuknya” Gubernur Bobby Nasution di sidang paripurna tersebut, mengaku tidak mengetahui hal itu.
“Oh saya tidak tahu. Mungkin saja pak gubernur keluar tadi karena dirinya sudah letih. Sebab dia kan baru kembali dari Nias untuk kunjungan kerjanya,” katanya
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB), Zeira Salim Ritonga saat ditanya wartawan juga menyampaikan tidak mengetahui pasti soal keluarnya Gubernur Bobby saat paripurna berlangsung.
“Saya tidak tahu itu dan ketua dewan juga hingga kini belum ada penjelasannya soal keluarnya gubernur secara mendadak dari paripurna,” katanya.
Bobby juga tidak menjelaskan alasan mengapa ia bergegas meninggalkan paripurna. Sementara itu, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap menyampaikan Bobby meninggalkan paripurna hanya karena pembahasan soal kuorum.
“Ini kan paripurna setelah kuorum, kemudian seluruh fraksi menyetujui semua. Setelah pemandangan umum seluruh fraksi setuju semua, masih ada anggota dewan nanya kehadiran apakah kuorum apa tidak,” kata Sulaiman. (bps)
