Kepala Badan Kesbangpol Sumut Mulyono (tengah) dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/10/2025). (dok/infrasumut)
InfraSumut.com – Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menggencarkan sosialisasi daring reguler dua minggu sekali bagi seluruh siswa SMA dan SMK di Sumut.
Program ini dirancang untuk memberikan pembekalan wawasan kebangsaan serta membentengi generasi muda dari ancaman narkoba, kejahatan jalanan (begal), dan judi online yang kian marak di kalangan remaja.
Kepala Badan Kesbangpol Sumut, Mulyono, dan pejabat lainnya, menjelaskan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan secara terjadwal dengan memanfaatkan jaringan internet di seluruh sekolah yang sudah terhubung.
Dalam setiap sesi berdurasi dua jam pelajaran, siswa akan mendapatkan materi tentang wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, serta pentingnya menjaga persatuan dan disiplin sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Program ini juga melibatkan berbagai instansi, antara lain Dinas Pendidikan Sumut, Satpol PP, TNI, dan Polri, dalam bentuk kolaborasi sosialisasi dan patroli lapangan.
“Secara persuasif kita terus memberikan kesadaran melalui pembekalan rutin, dan secara refresif dilakukan patroli oleh Satpol PP bersama TNI/Polri setiap malam Kamis dan malam Minggu untuk mengantisipasi aksi begal,” ujar Mulyono.
dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (14/10/2025).
Mulyono didampingi Sekretaris Harry, Kabid Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa, Muhammad Andry Simatupang, menegaskan langkah ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat kesadaran moral dan karakter generasi muda Sumut.
“Anak-anak muda kita sekarang adalah calon pemimpin 10-20 tahun mendatang. Mereka harus kita siapkan agar tidak terpapar pengaruh negatif seperti narkoba dan judi online. Karena dari merekalah masa depan Sumut dibentuk,” katanya.
Mulyono menambahkan, efektivitas pencegahan juga bergantung pada informasi dini dari tingkat bawah yang disampaikan secara berjenjang.
“Sistem informasi lapangan harus terus hidup. Semua pihak mulai dari sekolah, masyarakat, hingga aparat perlu terlibat aktif agar deteksi dini dan tindakan cepat bisa dilakukan,” pungkasnya. (bps)
