Tebing Tinggi – Forum Wartawan Unit Pemprov Sumut mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tebing Tinggi di Gedung Kartini Jalan Gunung Leuser, Selasa (25/10/2022) sore.
Rombongan wartawan melihat langsung operasional petugas di masing-masing gerai/loket yang ada di sana. Pelayanan perizinan berada dalam satu area.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tebing Tinggi, Surya Dharma, mengatakan MPP mulai menggairahkan sektor investasi Tebing Tinggi.
Hal Itu ditunjukkan dengan hadirnya beberapa investor yang tertarik membuka usaha baru di Tebing Tinggi, antara lain yang bergerak di bidang bisnis usaha jasa publik.
Rombongan Forum Wartawan Unit Pemprov Sumu yang hadir, dipimpin Ketua Khairul Muslim diwakili Sekretaris Irwan Ginting dan Bendahara Erris J Napitupulu. Turut hadir mendampingi Plt Kadis Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus, diwakili Kabid Pengelolaan Informasi Publik (PIP), Iwan Sutani Siregar.
Rombongan Forum Wartawan Unit Pemprov Sumut melihat langsung operasional petugas di masing-masing gerai/loket yang ada di sana. Pelayanan perizinan berada dalam satu area.
Kadis DPMPTSP Surya Darma menjelaskan ada sekitar 41 gerai perizinan yang siap melayani urusan warga maupun untuk urusan investasi.
Di antaranya urusan Catpil, BPJS, SIM, listrik, air, ijin-ijin perusahaan, persyaratan buka usaha, ataupun untuk penanaman modal atau investasi.
“Ini akan bertambah terus, sebentar lagi asosiasi-asosiasi seperti Kadin, juga hadir buka gerai di sini,” ujar Surya Darma.
Lebih lanjut dikatakan Surya Dharma, layanan urusan di MPP Tebing Tinggi tidak dipungut biaya alias gratis, kecuali untuk retribusi yang telah diatur resmi lewat Perda.
Selain itu, pelayanan perizinan di MPP Tebing Tinggi dilakukan secepat mungkin. “Jad MPP ini untuk mempermudah dan mempercepat urusan masyarakat dalam melakukan proses perizinan,” ujarnya.
Kehadiran MPP Tebing Tinggi yang resmi beroperasi sejak Maret 2022 itu, lanjut Surya Dharma, juga untuk mencegah terjadinya praktik-prktik korupsi. “Target kita wilayah ini adalah wilayah bebas korupsi,” pungkas Surya Dharma. (benny)
