Menpan RB Azwar Anas. (istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan tiga strategi untuk pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pertama, komposisi tim yang harmonis antara ASN senior dan junior, terutama dalam menyatukan inovasi dan gagasan yang diselaraskan dengan pengalaman dalam upaya akselerasi transformasi birokrasi.
Kedua, peran pemimpin yang memimpin dengan visi yang jelas, memotivasi, serta mengoptimalkan potensi para pemimpin masa depan. Kemudian ketiga, penggunaan data dan analisis yang strategis dalam membuat kebijakan dan program.
Hal tersebut disampaikan Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dalam acara bertajuk “Menpan RB Mengajar ASN Pemprovsu, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (17/7/2024).
Menpan RB Azwar Anas mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara, mengimplementasikan reformasi birokrasi berdampak, yakni pelaksanaan birokrasi dalam pelayanan publik berjalan dengan baik.
Untuk berdampak baik terhadap publik, kata Azwar Anas, birokrasi harus bergerak lincah yang bisa dilaksanakan dengan digitalisasi yang terintegrasi dan penyederhanaan proses bisnis.
“Birokrasi ini merupakan mesin pembangunan. Harus dijaga akselerasinya agar berjalannya cepat dalam mencapai target pembangunan,” ujarnya.
Menteri Azwar Anas mengatakan bahwa target-target pembangunan di Sumut dapat cepat tercapai jika dilakukan integrasi, digitalisasi, serta pengoperabilitasan proses bisnis serta layanan.
Dengan adanya pemangkasan birokrasi yang bertumpuk, maka birokrasi bisa menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya di Sumut.
“Birokrasi yang berdampak dapat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi, dan menangani inflasi dengan baik yang dilaksanakan dengan digitalisasi yang efisien,” lanjut Anas.
Dalam capaian reformasi birokrasi, Menteri Anas mendorong agar jajaran Pemda di Sumut meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, Pemprov Sumut mendapat predikat BB (sangat baik) untuk nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan predikat B (baik) untuk nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Perlu kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah di lingkup Sumatra Utara agar akuntabilitas kinerja ini semakin berdampak. Semoga ke depannya ini dapat terus diperbaiki,” ujarnya di hadapan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho, dan jajaran ASN yang hadir maupun secara daring.
Sementara itu, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni berkomitmen untuk bekerja maksimal dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Sumut.
“Kita berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, reformasi birokrasi diharapkan dapat berdampak pada ekonomi dan target nasional,” kata Agus Fatoni.
Sebagai informasi, predikat reformasi birokrasi Pemprov Sumut hasil evaluasi tahun 2023 yakni berpredikat BB (sangat baik). Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov Sumut memperoleh predikat B (baik) dan nilai SPBE mendapat angka 3,21.
Agus Fatoni mengatakan terdapat sejumlah upaya yang telah dilakukan guna mewujudkan tersebut, mulai dari peningkatan infrastuktur pelayanan publik, penerapan merit sistem hingga manajemen talenta. (bps)
