InfraSumut – Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran senilai Rp 39,8 miliar untuk program pengendalian dan penanganan dampak inflasi di Sumut tahun 2022.
Berdasarkan data diperoleh anggaran Rp 39,8 miliar itu, diperuntukkan dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Rp 19,268 miliar.
Rinciannya untuk penyandang disabilitas 1.600 orang, lanjut usia kurang mampu 8.942 orang, tukang becak 5.280 orang, ojek online 8.580 orang, dan ojek pangkalan 6.270 orang.
“Untuk bansos, sekarang kita godok peraturan Gubernur, rencana kita memberikan kepada disabilitas, Ojol, tukang becak, lebih kurang 30 ribuan di Sumut,” sebut Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Naslindo Sirait, kepada wartawan di Medan, Jumat (21/10/2022).
Naslindo mengungkapkan bahwa bantuan itu, merupakan meringankan beban masyarakat terkena imbas kenaikan BBM bersubsidi dan menekan dampak kenaikan inflasi di Sumut juga.
“Kita juga memberikan tambahan bantuan untuk dua hal, bantuan sosial, bantuan subsidi dan penciptaan lapangan pekerjaan,” jelas Naslindo.
Untuk penyaluran Bansos atau BLT itu, Naslindo mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan petugas PKH dimasing-masing Kabupaten/Kota di Sumut. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih data penerima bantuan tersebut.
“Kita sudah berkordinasi dengan Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Dinas Sosial untuk mengkoordinasikan. Jangan sampai tumpang tindih dengan didata oleh petugas PKH kita di lapangan dan bisa langsung ditransfer oleh bank Sumut, Oktober, November dan Desember,” kata Naslindo.
Naslindo mengungkapkan kemungkinan besar, Bansos atau BLT itu, akan disalurkan dalam waktu dekat ini.”Pelaksanaan mungkin akhir November lah. Karena, kita perlu mendata,” tutur Naslindo.
Lebih lanjut Naslindo mengatakan Pemprov Sumut akan menyalurkan subsidi tarif angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Rp 3,153 miliar. Meski Surat Keputusan (SK) penyesuaian tarif sudah diteken Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi.
Namun, mantan pangkostrad itu, tidak mau langsung diterapkan, tapi diberikan bantuan subsidi ongkos kepada operator angkutan.
“Kita minta Kabupaten/Kota melakukan itu, kewenangan kita Angkutan antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kita memikirkan subsidi, bukan menaikkan tarif. Kalau BBM turun, sulit kita merevisi tarif itu,” ujar Naslindo.
Ia mengatakan pihaknya tengah melakukan pembahasan untuk regulasi penyaluran subsidi angkutan AKDP ini. Sehingga subsidi dapat disalurkan tetap sasaran dan meringankan beban masyarakat.
“Berapa hitungan subsidi, bagaimana mekanismenya, infrastruktur kita bangun efektif. Jangan sampai disubsidi, tapi membebani ongkos bagi masyarakat atau penumpang lagi kita pikirkan, agar tetap sasaran,” ucap Naslindo.
Selain itu, Naslindo mengungkapkan gagasan yang akan dilakukan Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi akan menggelar mudik gratis Natal dan Tahun Baru 2022. Hal ini, sebagai wujud kepedulian Pemprov Sumut untuk meringankan beban masyarakat dalam Hari Besar Keagamaan.
“Persiapan Natal dan tahun baru, ada dua lagi persiapkan, satu ada Pasar Murah, kita juga akan memfasilitasi masyarakat untuk mudik mahasiswa dan masyarakat. Itu program Pemprov Sumut dalam waktu dekat,” ucap Naslindo.
Dijelaskannya lagi pada bulan Desember 2022, Pemprov Sumut akan menggelar Pasar Murah disejumlah titik di provinsi ini. Kegiatan ini, sebagai bentuk program dilakukan pengendalian dan penanganan dampak inflasi di Sumut. Karena, saat Natal dan Tahun Baru daya beli meningkat akan memicu kenaikan inflasi.
“Kita berharap Oktober kita bisa deflasi, kalau ada inflasi, sekitar 0,03 persen. Kalau Desember kita berharap tidak terlalu tinggi bila lakukan pasar murah dan dilakukan Kabupaten/Kota. Yang berpenghasilan rendah, dapat membeli barang-barang itu di pasar murah,” ujar Naslindo.
Program pengendalian dan penanganan dampak inflasi secara reguler di Sumut. Naslindo mengatakan sudah beberapa kebijakan pihaknya lakukan seperti memberikan bantuan kepada petani cabai merah dan bawang merah.
“Ada penanggulangan inflasi ini, sudah program rutin (reguler) Pemprov Sumut. Dalam hal yang reguler juga, sebenarnya sudah kita anggarkan sebenarnya terutama pemberian bibit,” kata Naslindo.
Naslindo menjelaskan pembagian bibit cabai, bibit bawang, dalam rangka memenuhi suplay produksi. Karena, inflasi itu, juga bersumber berkurangnya produksi.
“Seperti cabai merah, bawang merah sudah kita anggarkan, nantinya petani bisa dapat itu (bibit). Sehingga biaya mereka membeli bibit sudah berkurang, sehingga harga komoditas itu, sudah murah,” jelas Naslindo.
Dari Rp 39,8 miliar itu, juga membantu bibit unggas, berupa bibit ayam buras, bibit itik, bibit ikan, bantuan sarana produksi bagi pelaku UMKM di Sumut
“Bantuan UMKM untuk sarana-sarana produksi mereka di APBD murni, itu bagian dari Rp 39 miliar. Sudah direalisasikan oleh untuk bantuan UMKM seperti tenda, mesin jahit, alat timbangan, alat-alat jualan dan alat produksi,” sebut Naslindo. (ben)
