InfraSumut – Medan. Meskipun didesak direksi Perusahaan Air Minum (PAM) untuk menaikkan tarif, namun Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, bersikeras tak mau menaikkan tarif air minum.
Begitu juga desakan dari pengusaha penyalur gas untuk menaikkan tarif atau Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg, Edy Rahmayadi tak mau menaikkannya.
Gubernur paham akan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, tapi menaikkan tarif air minum dan HET LPG 3 kg itu bukan menjadi pilihan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Naslindo Sirait, kepada wartawan di Medan, Jumat (21/10/2022).
“Pak Gubernur Edy tak mau menaikkan tarif air minum maupun HET LPG yang 3 kilo,” ujar Naslindo.
Ia menjelaskan Gubernur Edy Rahyamadi telah menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang isinya menyatakan Pemprov Sumut tidak menaikkan tarif air minum.
Sebaliknya Direksi PDAM di Sumut diminta untuk melakukan kebijakan lain mengendalikan dampak kenaikan harga BBM. “Misalnya lakukan efesiensi,” ujar Naslindo.
Ia mengatakan PDAM harus mampu mengatasi permasalahan operasionalnya seperti mengatasi kebocoran. Karena, rata-rata kebocoran PDAM itu, diangka 27% sampai 30%
“Kalau angka itu, bisa mereka turunkan 15 persen saja. Ya sudah sehat, terakhir daerah bisa mensubsidi bisa sehat. Jangan buruh-buruh minta naik tarif,” jelas Naslindo.
Diakuinya tarif air saat ini merupakan tarif lama. Tapi, waktunya tidak tepat untuk menaikkan tarif air minum. Hal itu, akan memberikan efek inflasi naik di Sumut ini.
“Dalam kondisi kita naikkan, air minum (tarif naik) wah berimbas. Karena itu, setiap hari dipakai oleh pedagang, kita. Itu menimbulkan efek besar,” ungkap Naslindo.
“Kalau soal tahun depan (2023), akan kita lihat dulu. Kalau kita berhasil mengendalikan inflasi, baru kita pikirkan kembali,” ujar Naslindo lagi.
Kemudian untuk LPG 3 kg, sangat berat untuk menaikkan HET. Menaikkan HET akan memicu permainan harga gas melon tersebut di tengah masyarakat dilakukan oknum pelaku usaha.
“Gas LPG kita memahami, kondisi pengusaha LPG 3 kilogram. Kalau kita naikkan, akan membuat harga semakin meroket lagi,” sebut Naslindo.
Naslindo mengatakan pihaknya tetap melakukan pengawasan di lapangan untuk penjualan LPG 3 kilogram sesuai dengan HET atau tidak.
“Jangan-jangan sudah di atas HET. Kalau kita naikkan lagi, naik lagi di lapangan. Ini hal yang harus kita waspadai. Ini luar biasa, ini kita tidak waspadai keseluruhan karena terbatas,” kata Naslindo.
Naslindo menambahkan pengawasan terus dilakukan melalui regulasi ditetapkan pemerintah. Bukan tidak memahami kondisi pengusaha, tapi kondisi masyarakat luas lebih diutamakan. Bila gas LPG 3 kilogram, akan memicu kenaikan inflasi bagi Sumut.
“Kalau pengusaha masih punya tabungan, masyarakat penghasilan rendah, tidak ada tabungan. Kalau naik inflasi langsung jatuh miskin dia,” ucap Naslindo. (ben)
