Pj Gubsu Hassanudin menjadi Pj Gubernur NTB. (istimewa)
InfraSumut – Medan. Lalu Gita Ariadi, dikabarkan dicopot dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia akan digantikan oleh Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin.
Pelantikan Hassanudin sebagai Pj Gubernur NTB, dijadwalkan Senin (24/6/2024) sore di Gedung Kemendagri, Jakarta.
“Informasi yang kita terima begitu, Pak Hassanudin menjadi Pj Gubernur NTB,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut, Harianto Butarbutar SE MSi menjawab medanbisnisdaily.com lewat saluran telepon, Sabtu (22/6/2024).
Di tempat terpisah, Pj Sekda NTB Ibnu Salim dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (22/6/2024), juga menyebutkan Hassanudin jadi Pj Gubernur NTB.
Diketahui Hassanudin menjabat sebagai Pj Gubsu sejak 5 September 2023 menggantikan Gubsu Edy Rahmayadi yang berakhir masa jabatannya di tanggal tersebut. Artinya dengan menjadi Pj Gubernur NTB, Hassanudin hanya menjabat Pj Gubsu.
Sebelumnya diberitakan Presiden RI Joko Widodo menunjuk Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Dr Drs Agus Fatoni MSi sebagai Pj Gubsu.
Agus Fatoni kelahiran Lampung 9 Juni 1972 yang sebelumnya juga Pj Gubernur Sumatera Selatan itu, akan menggantikan Pj Gubsu Hassanudin.
“Sudah ditunjuk Pak Presiden, beliau adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Pak Agus Fatoni, yang akan menggantikan Pak Hasanudin,” sebut Harianto.
Lebih lanjut Harianto mengatakan Agus Fatoni akan dilantik sebagai Pj Gubsu oleh Mendagri Tito Karnavian, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (24/6/2024) sore.
“Pak Sekdaprov Sumut dan Forkopimda lainnya di Sumut diundang untuk menghadiri pelantikan tersebut,” sebut Harianto.
Ditanya apa penyebab sehingga Pj Gubsu Hassanudin harus diganti?, Harianto mengatakan sepenuhnya wewenang Pemerintah Pusat. “Penunjukan Pak Agus Fatoni sesuai Keppres,” tambahnya.
Harianto mengatakan pergantian tersebut dipastikan sudah melalui kajian dan pertimbangan yang matang. Sehingga seluruh elemen masyarakat Sumut diharapkan terus mendukung jalannya pemerintahan di Sumut. (bps)
