Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, memimpin Rakor bersama Pimpinan OPD dan Direksi BUMD, Rabu (06/09/2023). (istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, meminta istilah “ATM” atau akronim dari Amati, Tiru dan Modifikasi, diterapkan di lingkungan Pemprov Sumut.
Hal itu disampaikan Pj Gubsu Hassanudin, dalam Rapat Kordinasi bersama Pimpinan OPD Pemprov Sumut dan Direksi BUMD Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (06/09/2023).
“Ada istilah ATM, yaitu amati, tiru dan modifikasi. Jadi itu bisa diterapkan, bagaimana sebuah sistem bisa kita tiru dan modifikasi,” ujar Hassanudin.
“Tetapi ini bukan mencontek. Karenanya yang pertama sekali saya mau lihat adalah Sumut Dalam Angka,” ujar Hassanudin didampingi Sekdaprov Sumut, Arief S Trinugroho.
Dikatakan Hassanudin, kesuksesan di masa lalu bukan jaminan sukses di masa depan. Karena itu ia meminta seluruh jajaran menjaga dan mempertahankan capain yang sudah ada.
“Kira harus bergerak, sebagaimana kebijakan Bapak Presiden. Karena kesuksesan masa lalu bukan jaminan kesuksesan masa depan,” ujar Hassanudin, sembari meminta seluruh jajaran bekerja sesuai aturan dan indikator pembangunan yang ada.
Capaian keberhasilan pembangunan selama lima tahun, jelas Hassanudin, dapat diukur dengan indikator yang jelas, sesuai fakta yang ada. Sehingga, perlu langkah yang terencana dan kuat agar kesuksesan bisa diraih di masa periode transisi ini.
Sumut dalam angka, lanjutnya, bahwa dalam menyiapkan kinerja pembangunan, dasarnya adalah indikator yang disusun dan disajikan untuk mendapatkan ukuran yang valid.
“Kalau indikator itu tentu harus berdasarkan fakta yang ada. Beda dengan analisis, siapa aja bisa dan berbeda. Karena itu saya serius perhatikan indikator. Misalnya untuk program bedah rumah, ada ukurannya, agar program bisa efektif dan efisien,” lanjut Hassanudin.
Meskipun begitu, Hassanudin mengatakan ada kalanya strategi membangun (pembangunan), ketika menekankan kepada efektifitas, maka dari sisi efisiensi kurang. Begitu juga sebaliknya, jika efisiensi kuat, efektifitas kurang. “Tetapi kita ingin keduanya seimbang,” katanya.
Senada dengan itu, Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho meminta kepada seluruh pimpinan OPD untuk bekerja sesuai aturan dan yang sudah disusun. Sehingga tidak keluar dari koridor. (bps)
