Jalan tol Tebing Tinggi. BPJT Kementerian PUPR menargetkan 262,41 Km jalan tol beroperasi di 2024, di antaranya Tebing Tinggi-Siantar 58 km. (dok kementerian pupr)
InfraSumut.com – Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama mitra kerja Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus mengejar penyelesaian pembangunan jalan tol.
Kementerian PUPR dan BUJT juga bertekad meningkatkan kualitas pengelolaan jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit, mengatakan hingga Maret 2023, terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 BUJT dengan total panjang jalan tol 2.623,51 km.
“Ditargetkan hingga akhir 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang total 3.196 km, dimana jalan tol yang saat ini dalam tahap konstruksi sepanjang 720 km,” kata Kepala BPJT Danang Parikesit pada RDP dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (28/03/2023).
Dilansir dari laman Kementerian PUPR, Kamis (30/03/2023), Kepala BPJT Danang Parikesit menjelaskan, jalan tol yang sudah terbangun dan mulai beroperasi sepanjang tahun 2023 adalah sepanjang 24,39 km yaitu Semarang-Demak Seksi 2 (16,01 km), Bekasi-Cawang-Kp Melayu seksi 2A (4,88 km), dan Cinere-Jagorawi seksi 3A (3,5 km).
Selanjutnya Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan direncanakan hingga akhir 2023 jalan tol beroperasi akan bertambah 309,78 km, yaitu:
- Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-6 (28,2 km).
- Ciawi-Sukabumi seksi 2 (11,9 km).
- Cibitung-Cilincing seksi 4 (7,7 km).
- Cimanggis-Cibitung seksi 2 (23,01 km).
- Serpong-Cinere seksi 2 (3,6 km).
- Sigli-Banda Aceh seksi 5-6 (13,2 km).
- Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 1-2 (38,45 km).
- Pasuruan-Probolinggo seksi 4A (8,57 km).
- Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (31,25 km).
- Serpong-Balaraja seksi 1B (5,4 km).
- Kisaran-Tebing Tinggi (47,6 km).
- Binjai-Langsa (26,2 km).
- Sp Indralaya-Prabumulih (64,7 km).
Sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km jalan tol akan beroperasi, yakni;
- Kayu Agung-Palembang-Betung (24,9 km).
- Padang-Pekanbaru (24,7 km).
- Cinere-Jagorawi seksi 3 (2 km).
- Sigli-Banda Aceh seksi 1 (24,67 km).
- Tebing Tinggi-Serbelawan (30 km).
- Serbelawan-Siantar (28 km)
- Serang-Panimbang seksi 2 (24,17 km).
- Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Paket 1-2 (42,37 km).
- Yogyakarta-Bawen seksi 1 (8,8 km).
- Jalan Tol Akses IKN (52,8 km).
“Sebagai upaya pengelolaan jalan tol berkelanjutan, Kementerian PUPR terus mendorong BUJT untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping, serta memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana instruksi Menteri PUPR,” ujar Kepala BPJT Danang Parikesit.
Lebih lanjut dikatakan Kepala BPJT Danang Parikesit, dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, telah dilakukan juga pengembangan teknologi.
Salah satunya penerapan sistem transaksi tol non tunai nirsentuh (MLFF) dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satelite System (GNSS). Sehingga dapat menghilangkan antrean di gerbang tol. MLFF ditargetkan akan diujicoba di Jalan Tol Bali-Mandara pada Juni 2023.
Terakhir, Kepala BPJT Danang Parikesit mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kendala penyelenggaraan jalan tol, di antaranya keterbatasan fiskal pemerintah serta penurunan kemampuan investor akibat kondisi perekonomian global.
“Maka untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan ketergantungan pada APBN, diperlukan creative financing melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Dukungan Pengusahaan Jalan Tol. Diharapkan BLU ini dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya,” ujar Kepala BPJT Danang Parikesit.
Sementara itu Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta BPJT agar dalam pengusahaan jalan tol harus mengedankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan.
“Kami meminta BPJT agar meningkatkan pengawasan pada pembangunan konstruksi jalan tol dalam rangka pemenuhan SPM,” ujar Ketua Komisi V Lasarus. (ben)
