Dirjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Diena Putra. (istimewa)
InfraSumut.com – Jakarta. Direktur Jenderal Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rachman Arief Diena Putra, meminta Pokja tidak hanya mempercayai dokumen dalam pemilihan penyedia jasa atau tender.
Namun Pokja harus melakukan pengecekan kemampuan nyata dari penyedia jasa, seperti peralatan yang dimiliki, keberadaan dan tenaga kerja yang dimiliki.
Hal itu disampaikan Dirjen Rachman Arief Diena Putra dalam sambutannya pada rapat rencana kerja tahun 2024 Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR di Kantor BP2JK Wilayah Jawa Barat, Jumat (01/09/2023).
Dirjen Rachman Arief juga meminta Kepala BJKW meningkatkan sense, utamanya dalam kebijakan implementasi di lapangan seperti pelaksanaan pelatihan/sertifikasi.
Tak hanya itu Kepala BJKW diminta untuk rajin memonitor Dayanaker maupun SIKI. Dikatakan TKK pada Jenjang 5,6,7, juga menjadi target prioritas sasaran sertifikasi.
Sebab TKK yang telah mengikuti uji kompetensi, harus dipastikan telah menerima sertifikatnya, sehingga dapat segera diinformasikan ke BUJK. Dengan begitu, supply dan demand lebih sesuai.
“Sertifikasi diharapkan betul berjalan dan sampai, BPJKW memonitor dan memastikan Betul sertifkasi berjalan,” jelas Dirjen Rachman Arief dilansir dari laman Ditjen Bina Konstruksi.
Dirjen Rachman Arief juga memberikan semangat agar para pegawai menjalankan tugas dengan ikhlas dan niat tulus sebagai bentuk menjalankan amanah, sehingga karya infrastruktur yang dihasilkan Kementerian PUPR, mempunyai nilai keandalan, kukuh,dan berdaya saing.
Acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang membahas mengenai strategi yang diharapkan agar Rencana Kerja di Tahun 2024 Pada Direktorat Jenderal Bina Kontruksi Kementerian PUPR berjalan maksimal. (bps)
