Kementerian PUPR melibatkan 82% kontraktor lokal dalam pelaksanaan paket proyek tahun 2022. (dok kementerian pupr)
InfraSumut.com – Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus meningkatkan keterlibatan penyedia jasa atau kontraktor lokal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kementerian PUPR juga terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan APBN.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, mengatakan berdasarkan data seleksi/tender 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya, terdapat total 872 paket atau sekitar 82% dari total 1.062 paket pekerjaan konstruksi yang digarap kontraktor lokal.
“Sedangkan hanya 180 paket atau sekitar 18% yang pengerjaannya dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar provinsi setempat,” kata Dirjen Yudha Mediawan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (11/04/2023).
Dilansir dari laman Kementerian PUPR, Rabu (12/04/2023), Dirjen Yudha Mediawan mengatakan sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 12 Tahun 2021, bahwa pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada provinsi setempat, dapat berpartisipasi.
Partisipasi itu dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme sub kontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar, mekanisme sub kontrak dan KSO untuk segmentasi menengah, serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmentasi kecil.
“Untuk pemberdayaan pengusaha lokal di daerah dilakukan dengan Pelatihan ahli PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) dan PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha), Pelatihan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), dan Pemberdayaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi Jasa Konstruksi,” kata Dirjen Yudha Mediawan.
Sedangkan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), Dirjen Yudha Mediawan mengatakan saat ini tercatat sudah sebanyak 3,4 juta PDN masuk e-katalog, dari sebelumnya hanya 50 ribu produk.
“Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95% dari Pagu atau sebesar Rp 118,94 triliun,” ujar Dirjen Yudha Mediawan.
Untuk implementasi e-katalog sektoral, Yudha menyebutkan hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia.
“Nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp 10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah, sementara itu sisanya oleh instansi lain,” kata Dirjen Yudha Mediawan.
Dikatakan Dirjen Yudha Mediawan, saat ini ada kurang lebih 80 instansi di luar Kementerian PUPR yang telah melakukan pengadaam barang dan jasa di e-katalog sektoral, terdiri dari 14 Pemerintah Provinsi, 65 Pemerintah Kota/Kabupaten, dan 1 instansi pendidikan yakni Politeknik Tanah Laut di Kalimantan Selatan.
Terkait progres pelaksanaan lelang/tender tahun anggaran 2023, Yudha menyebutkan hingga 6 April 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket dengan status sudah terkontrak 45,25% atau 1.167 paket, sudah Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket, sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket.
“Sementara sebesar 35,13% atau 906 paket dalam proses lelang, dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan, dan 105 paket sudah penetapan,” ujar Dirjen Yudha Mediawan.
Sedangkan dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Yudha mengatakan progres pelaksanaan seleksi paket khusus IKN tahun 2022-2023, sampai saat ini total paket IKN pada Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Perumahan sebanyak 158 paket senilai Rp 51,38 triliun, dengan status sudah terkontrak sebesar 63,92% atau 101 paket dengan nilai Rp 26,8 triliun.
“Paket yang sedang dilelang sebesar 9,49% atau 15 paket dengan rincian sudah penetapan sebanyak 5 paket senilai Rp 85,3 miliar dan belum penetapan sebanyak 10 paket senilai Rp 1,86 triliun,” ungkap Dirjen Yudha Mediawan. (ben)
