Gubernur Sumut Bobby Nasution diminta lebih kreatif lagi menggenjot penerimaan PAD Sumut. (istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara menyentil Pemerintah Provinsi Sumut karena dinilai belum memaksimalkan pemungutan pendapatan daerah dari sektor pajak, khususnya dari sisi pemungutan pajak secara digital.
Karena itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution diminta untuk lebih kreatif lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Sumut Agustinus Zega dari Fraksi PDI Perjuangan dan Rahmat Rayyan Nasution dari Fraksi Gerindra saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya masing-masing dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut tentang Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Anggaran 2024 di Ruang Paripurna DPRD Sumut, Rabu (23/7/2025).
“Fraksi PDIP meminta agar Pemprov Sumut lebih kreatif, inovatif, dan bertindak ‘out of the box’ dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah. Sebab Fraksi PDIP menilai, upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak sudah seharusnya sebagaimana perkembangan zaman, namun jawaban Gubernur terkait optimalisasi pendapatan tersebut belum konkret,” ucap Agustinus Zega.
Adapun paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga dan Salman Alfarisi dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Sumut itu.
Dalam paripurna yang turut dihadiri Gubernur Sumut Bonny Nasution dan sejumlah Pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut itu, Fraksi PDIP juga menyoroti aspek pendidikan di Sumut.
Fraksi PDIP mendesak agar Pemprov Sumut dapat memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
“Keadilan di bidang pendidikan itu harus ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang layak dan merata. Pembangunan infrastruktur pendidikan harus diprioritaskan di daerah yang jauh dari akses pendidikan,” ujar Agustinus.
Selanjutnya, Fraksi PDIP juga menyinggung masalah pelayanan kesehatan di Sumut
Agustinus mengatakannya Fraksi PDIP mengapresiasi upaya Pemprov dalam pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).
“Pemprov Sumut harus menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan anggarannya terkait fasilitas kesehatan, termasuk program UHC,” katanya.
Untuk urusan wajib pekerjaan umum,
Fraksi PDIP mendukung Pemprov Sumut untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Fraksi PDIP juga mengapresiasi rencana program kegiatan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi.
“Penegakan hukum jangan hanya lips service. Masalah jaringan irigasi tersebut juga harus dilaporkan secara berkala ke DPRD (Sumut) melalui komisi terkait,” tuturnya.
Fraksi PDIP juga turut menyoroti masalah perkebunan dan peternakan di Sumatera Utara. “Fraksi PDIP mendesak Pemprov Sumut untuk turun dalam menyelesaikan persoalan konflik agraria yang masih terjadi di Sumut,” pungkasnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Sumut lewat juru bicaranya Rahmat Rayyan Nasution, juga meminta Pemprov Sumut untuk meningkatkan PAD di Sumut. Salah satu caranya, dengan menggali potensi PAD dari sektor-sektor lain yang belum maksimal.
“Untuk sektor pertanian, Fraksi Gerindra mendorong Pemprov Sumut untuk memanfaatkan lahan-lahan ‘tidur’, lahan-lahan ini harus ditingkatkan menjadi lahan produktif. Hasil pertanian jgga harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” kata Rahmat.
Selanjutnya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa UMKM adalah sektor yang berpotensi besar dalam meningkatkan ekonomi dan peluang kerja. Untuk itu, pemerintah harus dalam mendukung UMKM untuk bisa bangkit dan lebih berdaya.
“Pendidikan dan kesehatan juga harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam APBD. Program pendidikan dan pengembangan digitalisasi harus dilaksanakan,” tuturnya.
Fraksi Gerindra juga menyebutkan, hingga saat ini banyak aset Pemprov Sumut yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa aset tersebut dikelola pihak ketiga, namun tidak memberikan kontribusi PAD seperti yang diharapkan.
“Fraksi Gerindra akan berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” tutupnya.
Usai seluruh Fraksi menyampaikan Pendapat Akhirnya, Rapat Paripurna DPRD Sumut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan bersama antara DPRD Sumut dengan Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan PBD Sumut 2024
yang didahului dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Sumut. (bps)
