Gubernur Sumut Bobby Nasution. (istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Gubernur Sumatera Utara, M Bobby Afif Nasution SE MM, menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Sumut menjadi 6,08% pada tahun 2029.
Salah satu cara untuk merealisasikannya adalah dengan terlaksananya visi misi Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya.
Karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, harus menjabarkan serta menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut dengan baik.
Sebab pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu target pembangunan utama Gubernur Bobby Nasution pada masa pemerintahan tahun 2025 hingga 2029.
Gubernur Bobby Nasution mengungkapkan hal tersebut pada Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Provinsi Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Kamis (20/3/2025).
Selain pertumbuhan ekonomi, Gubernur Bobby Nasution juga menargetkan peningkatan PDRB per kapita dari Rp 73,75 juta pada tahun 2024 menjadi Rp 115,3 juta pada tahun 2029, penurunan angka kemiskinan dari 7,19% pada tahun 2024 menjadi 2,82% pada tahun 2029.
Selain itu, indeks daya saing daerah juga ditargetkan meningkat dari 3,71 poin tahun 2024 menjadi 3,75 poin tahun 2029. Serta peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 poin tahun 2025 menjadi 0,59 poin tahun 2029, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari 1% tahun 2025 menjadi 18,52% tahun 2029.
Adapun visi yang akan dituangkan di dalam RPJMD adalah ‘Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul Maju dan Berkelanjutan’.
Kemudian 5 misi antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas makro ekonomi daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mengembangkan dan menata infrastruktur yang berkualitas estetik dan ramah lingkungan, dan memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh.
Selain itu, Bobby Nasution juga memaparkan 6 program hasil terbaik cepat (PHTC) pada kepala daerah yang hadir pada kesempatan tersebut. Keenam program tersebut antara lain Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS).
Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP), Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat Responsif Handal dan Solutif” (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE).
Bobby juga menyampaikan 17 program prioritas pembangunan Sumut, di antaranya pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berkarya dan berprestasi.
Kemudian Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu, dan pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran.
Selanjutnya penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah, pengembangan ekonomi hijau dan biru, ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
Kemudian pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal), ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi.
Lalu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat dan infrastruktur dengan prioritas jalan, jembatan, dan irigasi yang langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal.
Tak hanya itu, Bobby Nasution juga memiliki program pengembangan sistem logistik dan transportasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan daya saing, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana.
Kemudian melanjutkan pembangunan berbasis desa, meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun dan terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib. (bps)
