Pagu Anggaran Kementerian PUPR 2024 Rp 146,98 T, Ini Daftar Kegiatan Infrastruktur Prioritas

Gambar Gravatar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam RDP dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/08/2023). (dok kementerian pupr)

InfraSumut.com – Jakarta. Pada tahun anggaran 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur serta optimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh pekerjaan konstruksi program 2024 tuntas pada tahun 2024, sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Bacaan Lainnya

“Prioritas utama program TA 2024 yaitu penyelesaian Program Strategis Nasional dan kegiatan prioritas melalui multi years contract, pelaksanaan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif Presiden diantaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah,” kata Menteri Basuki dalam RDP dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/08/2023).  

Dilansir dari laman Kementerian PUPR, Kamis (31/08/2023), disebutkan pagu anggaran Kementerian PUPR 2024 ditetapkan sebesar Rp 146,98 triliun.

Kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp 47,64 triliun antara lain pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 ha, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 ha.

Kemudian pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung. 

“Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 55,40 antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan m 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km,” jelas Menteri Basuki. 

Pada bidang permukiman sebesar Rp 32,70 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KKm

Lalu sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan.

Kemudian pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m2, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit

Selain itu rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion. 

Selanjutnya pada bidang perumahan sebesar Rp 9,25 triliun antara lain pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit), pembangunan rumah khusus (rusus terdampak bencana 553 unit.

Kemudian lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit, pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.

Sedangkan dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp 1,99 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen. 

“Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp 6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 35,37 triliun,” ujar Menteri Basuki. 

Hadir mendampingi Menteri PUPR, di antaranya Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T Iskandar, Plt Dirjen SDA, Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra

Hadir juga Kepala BPSDM Khalawi Abdul Hamid, Kepala BPIW Yudha Mediawan, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana, dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. (bps)

Pos terkait