Petugas sekuriti mengamankan sejumlah warga yang membuat ricuh Rapat Paripurna DPRD Sumut, Kamis (17/7/2025). (istimewa)
InfraSumut.com – Medan. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Gubernur Sumut tahun 2024 yang semula berlangsung tertib, Kamis (17/7/2025), namun mendadak ricuh.
Penyebabnya karena sejumlah warga tiba-tiba masuk ke dalam ruang sidang paripurna. Mereka melakukan aksi protes dan berteriak-teriak keras.
Tujuannya menuntut perhatian DPRD Sumut dan Pemprov Sumut untuk penanganan atas kasus sepihak PHK dari salah satu perusahaan sawit di Mandoge, Asahan.
Aksi protes itu bersamaan dengan momen Wakil Gubernur Sumut, Surya, sedang berdiri di atas podium membacakan Laporan Hasil LPj Pengelolaan APBD Sumut tahun 2024.
Situasi sempat memanas. Namun aksi spontan yang berlangsung singkat itu diamankan pihak sekuriti dibantu sejumlah ASN. Sehingga sidang paripurna kembali berlanjut.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi, mengatakan warga yang melakukan aksi protes tersebut diduga berasal dari Kabupaten Asahan, yang merupakan karyawan dari salah satu perusahaan sawit di Mandoge.
“Kejadiannya sangat singkat sekali, secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka oleh siapapun di dalam ruangan,” ungkap Subandi.
Politisi Partai Gerindra Sumut itu warga tersebut berada dalam wadah yang bernama “Aliansi Kemarahan Masyarakat dan Rakyat” yang berasal dari Kabupaten Asahan.
Ia mengatakan bahwa warga tersebut telah memasukkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Sumut.
“Surat permohonan RDP mereka baru diterima dari atas (pimpinan DPRD Sumut.red.) baru kemarin,” jelasnya.
“Isi permohonan itu agar diadakannya RDP antara karyawan dan pihak perusahaan sawit yang memberhentikan mereka secara sepihak menurut mereka,” sambung Subandi.
