InfraSumut – Tangerang. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong adanya percepatan intervensi infrastruktur PUPR pada 17 lokus prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan stunting pada tahun 2022.
Hal itu disampaikan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, saat membuka Rapat Koordinasi Integrasi Program PUPR pada 17 Lokus Prioritas PKE dan Stunting Tahun 2022 di Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (09/11/2022).
Dilansir dari laman Ditjen BPIW, Senin (14/11/2022), Arief mengatakan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri PUPR mendapat 3 tugas yakni, melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang PUPR dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan. Kemudian, memberikan bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah baru serta relokasi pemukiman bagi keluarga miskin ekstrem,” terangnya.
Lebih lanjut Arief menjelaskan, Pemerintah Pusat dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melakukan 3 strategi, mulai dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatkan akses terhadap layanan dasar dan konektivitas antar wilayah.
Skema dukungan program Kementerian PUPR dalam PKE dilakukan melalui integrasi Program Cipta Karya dan Program Perumahan pada lokus prioritas yang merupakan klaster permukiman.
Target PKE dilakukan beberapa tahap, yakni implementasi tahap I pada Juli-Desember tahun 2021 terhadap 35 kab/kota di 7 provinsi, tahap II pada tahun 2022 terhadap 212 kab/kota di 25 provinsi. Untuk implementasi tahap III pada tahun 2023-2024 terhadap 514 kab/kota di 34 provinsi, sehingga tahun 2024 diharapkan 0% kemiskinan ekstrem.
Arief mengatakan, berdasarkan penajaman melalui survei verifikasi, serta validasi oleh BPIW Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk tahap 1 (satu) tahun 2022 didapatkan 61 lokus prioritas yang akan dilakukan intervensi RTLH. Dari 61 lokus dipilih 17 lokus yang diintegrasikan dengan program IBM Cipta Karya tahun anggaran 2022.
Ia berharap, pada lokus-lokus Integrasi Kementerian PUPR dapat dilakukan konvergensi program dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain, mulai dari bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lainnya. Selain itu, latihan keterampilan, koperasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Pada kegiatan Rakor tersebut, digelar juga Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kementerian PUPR dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait pemanfaatan hasil pendataan keluarga dan dukungan verifikasi dan validasi bersama untuk penentuan lokus prioritas penanganan infrastruktur PUPR dalam rangka PKE dan stunting. (omo)
