Ilustrasi Pilkada serentak. (dok liputan6.com)
InfraSumut.com – Medan. Sejumlah partai politik (Parpol) di Sumatera Utara menanggapi wacana dimajukannya jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Partai Gerindra misalnya secara tegas menolak wacana Pilkada serentak dimajukan pada September 2024 dari yang sebelumnya dijadwalkan 27 November 2024.
Partai Gerindra menolaknya karena dinilai tidak maksimal dan tidak strategis. “Sesuai dengan keterangan pers DPP Gerindra pusat, Pilkada serentak dengan waktu disepakati, kalau dimajukan bisa bagaimana. Persiapan bagaimana, baru siap Pemilu,” ucap Sekretaris DPD Gerindra Sumatera Utara, Sugiat Santoso saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (07/09/2023).
Sugiat beralasan bahwa seluruh partai politik, tengah mempersiapkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Ia mengatakan belum siap letih hadapan dua adegan besar politik tersebut, sudah kembali dihadapkan dengan Pilkada serentak.
“Situasi politik masih letih, ada Pileg dan Pilpres. Tiba-tiba ada Pilkada serentak, dimajukan. Nanti tidak, tidak maksimalkan Pilkada tersebut,” kata Sugiat.
Begitu juga Sugiat mengungkapkan belum lagi, penyelenggara Pemilu harus mempersiapkan tahapan Pilkada serentak, dengan cepat. Pasca Pileg dan Pilpres 2024, sehingga tidak maksimal nantinya persiapan bila September 2024 Pilkada serentak digelar.
“Belum lagi dari teman-teman penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan itu (Pilkada serentak) harus menuntaskan agenda Pileg dan Pilpres, tiba-tiba dan harus mempersiapkan Pilkada serentak lagi, dimajukan. Menurut saya tidak strategis itu,” kata Sugiat.
Sugiat mengungkapkan bahwa partai politik, termasuk Gerindra akan mempersiapkan kader-kader terbaiknya, maju di Pilkada serentak 2024. Baik di Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati dan Walikota.
“Walaupun kami sebagai partai, mempersiapkan diri, bagaimana Pilkada serentak 2024. Bagaimana kami, memperoleh maksimal, dengan mendudukan sebanyak-banyaknya kader Gerindra. Baik eksekutif di provinsi maupun kabupaten/kota,” jelas Sugiat.
Sugiat mengatakan sudah jalankan saja, tahapan Pilkada serentak 2024, sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga partai politik, yang melaksanakan tahapan dengan tepat sesuai dengan perencanaan.
“Dimajukan Pilkada tidak strategis, setahun kita sedang memaksimalkan mempersiapkan Pileg dan Pilpres 2024. Belum selesai letih, di Pemilu 2024. Disuruh cepat-cepat mempersiapkan Pilkada serentak yang dimajukan, beberapa bulan. Nanti kalau dimajukan, Pilkada serentak tidak maksimal,” jelas Sugiat.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengungkapkan apabila ada kesamaan masa jabatan dari Pemerintah pusat hingga daerah, maka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan akan sinkron.
Menyikapi hal itu, Sugiat mengatakan tidak menjadi masalah dan terganggu terhadap RPJM, bila Pilkada serentak dilaksanakan sesuai jadwal sudah ditetapkan.
Sugiat mengatakan bahwa bila diukur-ukur waktunya, pasca Pileg dan Pilpres 2024, tanggal 14 Februari 2024. Dengan asumsi, bila terjadi putaran kedua. Pastinya, akan memakan waktu cukup lama.
“Kita harus menyiapkannya agenda maksimal, setelah putaran kedua beberapa bulan, terus katakan ada gugatan-gugatan. Ya saya pikir apa disampaikan Menteri Dalam Negeri tidak terlalu masalah jadwal Pilkada ditetapkan sebelumnya,” tandas Sugiat.
Terpisah, Ketua DPW PKS Sumut, Usman Jakfar mengungkapkan bahwa PKS sendiri z belum ada menyatakan sikap terkait wacana Pilkada serentak 2024, dimajukan.
“Masalah usulan Pilkada ini, kan dari Menteri Dalam Negeri ya. Kemudian, di tanggapai fraksi di DPR, Tapi Fraksi PKS sampai saat ini, belum menyatakan sikap,” kata Usman.
Usman mengungkapkan untuk DPW PKS Sumut, hanya menunggu keputusan dari DPP PKS. Namun, saat ini pengurus PKS Pusat
belum mengambil sikap terkait usulan Pilkada serentak dimajukan. “Tapi Pilkada ini momunt penting bagi PKS, untuk mendongkrak suara PKS di Pileg terlebih dahulu,” kata Usman.
Usman menjelaskan bahwa DPW PKS hanya menjalankan keputusan dari DPP PKS terkait dengan Pilkada serentak nantinya. Sehingga, pihak tidak mau terlalu banyak berkomentar terkait hal itu.
“Tapi apa pun keputusannya, PKS siap-siap, kita seperti apa kebijakan yang di ambil. Kita yang di wilayah tinggal menyesuaikan apa yang sudah di putuskan disana,” tandas Usman.
Untuk diketahui, Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada 27 November 2024. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 548 daerah dengan rincian 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota. (bps)