InfraSumut – Medan. Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara menyoroti pengajuan anggaran untuk Pilkada serentak di Sumut tahun 2024 yang menelan anggaran sekitar Rp 3 triliun.
Anggaran yang sangat besar tersebut dinilai akan membebani APBD Sumut tahun anggaran 2024.
Hal itu, disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto, kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (12/10/2022).
Hendro mengungkapkan anggaran Pilkada itu, diajukan oleh KPU Sumut, Bawaslu Sumut dan pihak Kepolisian.
Adapun pengajuan anggaran Pilkada serentak, untuk biaya operasional Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di 33 Kabupaten/Kota di Sumut.
“Kita mau Pilkada bos tahun 2024, berapa kebutuhan anggaran diajukan KPU, Bawaslu dan pihak keamanan Rp 3 triliun. Itu ditopang dengan APBD Sumut goyang, gak mau kita. Tidak bisa bangun kita di tahun 2024,” ucap Hendro.
Hendro menyarankan kepada Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi, untuk melakukan rapat kordinasi dengan Bupati dan Wali Kota se-Sumut, KPU Sumut, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Sumut, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Polda Sumut untuk membahas anggaran tersebut.
Hendro mengungkapkan tujuan rakor itu, agar biaya Pilkada serentak jangan terlalu dibebankan kepada APBD Sumut. Namun, bisa dibagi di APBD Kabupaten/Kota.
“Makanya, kita mengajak Gubernur untuk Rakortas, mumpung momentumnya keliling ini diskusi Pilkada Kabupaten/Kota mana menggelar Pilkada 2024, sharing biar dana tidak terlalu berat,” jelas Hendro.
Hendro mengatakan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan APBN. Sehingga pengajuan anggaran Pilkada serentak di Sumut harus dibahas bersama, dikaji bersama sesuai dengan peraturan yang ada.
“Kalau Pileg dan Pilpres di cover APBN, Pilgub dan Pilkada Kabupaten/Kota di cover APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ucap politisi PKS itu.
Hendro menambahkan APBD Sumut tahun 2024 juga harus digunakan untuk PON tahun 2024. Karena, Sumut menjadi tuan rumah dan harus mempersiapkan diri untuk membangun venue olahraga dan persiapan lainnya, dengan memerlukan anggaran yang cukup besar.
“PAD kita Rp 6 triliunan, belanja kita Rp 13 triliun. Kalau diambil Rp 3 triliun goyang kita bos. Belum lagi kita maupun PON,” tandas Hendro.
Sementara itu, Ketua KPU Sumut, Herdensi mengatakan belum ada anggaran yang diajukan untuk Pilkada serentak di Sumut. Karena, masih dalam pembahasan di internal KPU Sumut dan KPU Kabupaten/Kota.
“Masih dibahas (anggaran), termasuk dana sharing Kabupaten/Kota (melaksanakan Pilkada serentak),” sebut Herdensi saat dikonfirmasi kemarin sore. (omo)
