Workshop dengan topik “Blended Finance for Water Sector’ di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (20/03/2023). (dok ditjen pembiayaan pupr)
InfraSumut.com – Bandung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menggelar workshop dengan topik “Blended Finance for Water Sector’ di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (20/03/2023) lalu.
Workshop yang terselenggara atas kerjasama Kementerian PUPR dengan ITB ini adalah bagian dari rangkaian Side Event Tema Water Innovative Finance dalam rangka World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan innovative water financing menjadi isu dasar untuk menjamin ketersediaan air.
Karena infrastruktur sektor air saat ini masih sangat bergantung pada APBN, dan masih ada tantangan dalam mendapatkan pendanaan dari sektor swasta.
“APBN hanya bisa menampung hingga 37 persen dari kebutuhan dana infrastruktur air, sehingga kalau kita mau mengejar target SDGs tahun 2030, kita harus bisa mengundang pihak swasta,” kata Dirjen Herry Trisaputra Zuna.
‘Kita perlu membuat skema pembiayaan yang sedemikian rupa terjangkau bagi masyarakat namun tetap menarik bagi swasta,” ujar Dirjen Herry Trisaputra Zuna, dilansir dari laman Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Minggu (26/03/2023).
Dirjen Herry Trisaputra Zuna menambahkan, untuk mencapai akses air minum yang aman, adil, dan terjangkau untuk semua pada 2030, nilai investasi tambahan yang dibutuhkan sekitar 1,7 trillion USD atau tiga kali lipat dari tingkat investasi saat ini.
Sehingga dibutuhkan mekanisme financing delivery yang tepat untuk sektor air, salah satunya yaitu blended finance. Topik ini mendukung tema Water Innovative Finance di World Water Forum 2024
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR, Meike Kencanawulan Martawidjaja, menjelaskan blended finance memungkinkan akses terbuka ke basis investor yang lebih luas dan memungkinkan dukungan untuk infrastruktur di Indonesia.
‘Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan bantuan teknis dengan pembiayaan, meminimalkan risiko, meningkatkan likuiditas, membangun aset berkualitas yang selaras dengan SDGs, dan mengintegrasikan pihak publik dan swasta,” jelas Direktur Meike Kencanawulan.
Wakil Ketua Program World Water Forum Ke-10 sekaligus Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air, Arie Setiadi Moerwanto, mengatakan pelaksanaan seri workshop dan seminar pada World Water Forum ini bertujuan untuk menggali berbagai pemecahan masalah sektor air terutama di level akar rumput, salah satunya di perguruan tinggi.
“Indonesia sebagai penyelenggara World Water Forum 2024 berharap kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa disepakati di level dunia karena air adalah everybody’s business. Masalah air ini bukan hanya ada di Indonesia tapi juga secara global,” tutur Arie Setiadi Moerwanto.
Turut hadir Rektor ITB, Prof Reini Djuhraeni Wirahadikusumah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Muhammad Wahid Sutopo, CEO PT Moya Indonesia, Irwan Dinata.
Kemudian Head Upstream and Advisory INR Asia Pacific Depatmen of International Finance Corporation, Victoria Delmon, Executive Director Deals and Strategy Deloitte, Pius Chong, Ketua Pusat Studi Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Universitas Katolik Parahyangan, Prof Andreas Wibowo. (omo)
